Page 176 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020
P. 176
Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, kesepakatan menggelar mogok nasional guna menolak RUU
yang juga dikenal dengan sebutan Omnibus Law itu diputuskan dalam rapat bersama di Jakarta,
Minggu (27/8).
Said menjelaskan, rapat itu dihadiri pimpinan KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani Nena (AGN), serta perwakilan 32 federasi serikat pekerja,
termasuk Aliansi Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) yang beranggotakan 17 federasi.
"Dalam mogok nasional nanti kami akan menghentikan proses produksi. Di mana para buruh
akan keluar dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi yang ditentukan masing-masing serikat
pekerja di tingkat perusahaan," ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/9).
Mantan calon legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu memerinci, para pekserja akan
melakukan aksi mogok nasional selama tiga hari mulai 6 Oktober 2020.
Adapun hari terakhir mogok nasional pada 8 Oktober 2020 atau bersamaan dengan sidang
paripurna di DPR yang beragendakan pengambilan keputusan atas RUU Cipta Kerja.
Said menegaskan bahwa para pekerja akan melakukan mogok nasional secara konstitusional,
tertib dan damai. Dasar hukum aksi mogok itu ialah UU Nomor 9 tahun 1998 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
"Para buruh tentu akan mengikuti prosedur dari dua undang-undang tersebut," lanjutnya.
Said mengklaim aksi mogok nasional itu akan diikuti sekitar lima juta buruh dari ribuan
perusahaan di 25 provinsi dan 300 kabupaten/kota.
Menurut Said, RUU Cipta Kerja lebih menguntungkan pengusaha. Misalnya, penggunaan buruh
kontrak dan alih daya (outsourcing) pada semua jenis pekerjaan tanpa batas waktu.
Para buruh juga mengkhawatirkan soal pengurangan nilai pesangon. Menurut Said, hendaknya
perlindungan minimal bagi kaum buruh di UU Ketenagakerjaan tidak dikurangi.
"Faktanya Omnibus Law mengurangi hak-hak buruh yang ada di dalam undang-undang
eksisting," kata Said Iqbal.
Sebelum melakukan mogok nasional, kata Said, para buruh juga berencana melakukan aksi
unjuk rasa setiap hari mulai tanggal 29 September hingga 8 Oktober 2020.
"Selain itu, bersama dengan elemen yang lain, buruh juga akan melakukan aksi nasional serentak
di seluruh Indonesia yang direncanakan tanggal 1 Oktober dan 8 Oktober," ujarnya.
Said menyatakan, aksi unjuk rasa para buruh itu akan digelar di depan Istana Negara, kantor
Kementerian Koordinator Perekonomian, kantor Kementerian Ketenagakerjaan dan DPR RI.
Adapun aksi buruh di daerah akan dipusatkan di kantor gubernur atau DPRD setempat.
175
