Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2021

Ringkasan

Pemerhati Ekonomi Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi menilai rencana pemerintah
untuk memperpanjang masa penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali hingga enam Minggu, akan
berdampak pada semakin parahnya kondisi kehidupan masyarakat. Bahkan menurutnya, dengan
kondisi penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali saat ini atau sejak 3-20 Juli mendatang saja, lesunya
kondisi pertumbuhan ekonomi sudah sangat terasa di masyarakat.

SOAL PPKM DARURAT DIPERPANJANG, PENGAMAT EKONOMI SEBUT AKAN
MUNCUL POTENSI INI, TERMASUK PHK MASSAL

Pemerhati Ekonomi Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi menilai rencana pemerintah
untuk memperpanjang masa penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali hingga enam Minggu, akan
berdampak pada semakin parahnya kondisi kehidupan masyarakat.

Bahkan menurutnya, dengan kondisi penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali saat ini atau sejak 3-
20 Juli mendatang saja, lesunya kondisi pertumbuhan ekonomi sudah sangat terasa di
masyarakat.

"Saya kira kalau itu (PPKM Darurat) jadi di perpanjang, maka tingkat konsumsi dan permintaan
masyarakat itu akan turun. Bila itu terjadi, maka kondisi itu pun akan mempengaruhi lapangan
dan sektor-sektor usaha. Tentu hal ini juga memiliki korelasi terhadap penggunaan tenaga kerja
dan kemampuan sektor usaha yang berkaitan dengan kewajiban keuangan, pembayaran kredit
dan sebagainya," ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Rabu (14/7/2021).

Oleh karena itu, dampak penurunan ekonomi yang dirasakan masyarakat akan semakin besar,
dan tingkat besar tersebut bergantung pada berapa lama masa perpanjangan PPKM Darurat itu
di terapkan.

Bahkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya dari perhimpunan atau asosiasi perusahaan
dan asosiasi pengusaha, dampak dari penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali saat ini, sudah
berencana untuk melakukan PHK bagi para tenaga kerjanya. Bila rencana ini terjadi maka, akan
sangat berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Jadi dampak tersebut, bukan hanya berpengaruh terhadap sisi demand, tapi juga suplai, akibat
terjadinya penurunan jumlah tenaga kerja serta aktivitas di sektor perdagangan," ucapnya
Acuviarta menjelaskan, dari 17 sektor dalam perekonomian, pihaknya memprediksi sedikitnya
terdapat lima sektor yang berpotensi akan mengalami dampak cukup parah akibat penerapan
kebijakan pemerintah tersebut, yaitu sektor transportasi dan pergudangan. Kemudian sektor
perdagangan besar dan eceran, lalu, sektor industri manufaktur, sektor konstruksi, serta sektor
jasa akomodasi dan makan minum, seperti hotel dan restoran.

Meskipun lanjutnya, bahwa saat ini banyak hotel yang beralih fungsi dengan membuka layanan
sebagai tempat isolasi mandiri bagi masyarakat yang terkonfimasi positif Covid-19, namun
menurutnya, hal itu tidak akan cukup membantu untuk dapat mengembalikan cashflow sebelum
diterapkannya PPKM Darurat .

103