Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2021

Oleh karena itu, upaya solutif dan paling rasional yang harus dilakukan pemerintah dalam
mensiasati dampak lebih parah dari lemahnya pertumbuhan ekonomi, yaitu mengoptimalkan
bantuan-bantuan pemerintah seperti jaring pengaman sosial atau bansos, terutama bagi
keluarga dengan kondisi kemampuan ekonomi yang sangat terbatas.

Disamping itu, pemerintah pun harus memberikan bantuan untuk para pelaku usaha UMKM,
terutama pelaku usaha mikro yang selama penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali saat ini tidak
dapat beraktivitas karena pembatasan.

"Selain bantuan sosial, yang juga harus di lakukan pemerintah adalah melakukan digitalisasi.
Pola digitalisasi ini memang tidak cepat atau mudah untuk dilakukan, namun mau tidak mau hal
itu harus didorong sesegera mungkin, karena banyak hal yang mungkin bisa dilakukan melalui
pengaplikasian digitalisasi ini. Sehingga meskipun dari sisi mobilitas konsumen itu berkurang,
tapi dengan pola digitalisasi maka kita bisa tetap mengoptimalkan adnaya pertumbuhan
ekonomi," ujar Acuviarta.

Kemudian, yang juga harus dilakukan pemerintah, adalah penetapan kebijakan SOP bagi sektor
usaha tertentu untuk dapat beroperasi pada masa PPKM Darurat, semisal sektor usaha yang
mampu memastikan dan memberi jaminan bahwa aktivitas kegiatan operasionalnya menerapkan
protokol kesehatan yang sangat ketat, khusus sektor usaha yang tidak berhubungan langsung
dengan konsumen, seperti pabrik dan sebagainya.

Bahkan, saat ini ada wacana dari pemerintah untuk menetapkan kebijakan 15 hari kerja dalam
sebulan bagi kaum buruh, sebagai solusi antisipasi terjadinya PHK tenaga kerja secara massal
pun, hal itu kaitannya dengan masalah penyesuaian upah yang akan diterima.

Sehingga, kalau pun hal tersebut direalisasikan, tentu hanya bersifat sementara atau situasional.
Meski demikian pemerintah tetap harus memberikan opsi kepastian tekait penentuan besaran
upah yang cukup representatif yang akan diterima buruh bila hal ini diterapkan.

"Karena kalau tidak ada kepastian dari pemerintah terkait hal ini, maka kedepan saya rasa tentu
akan berpotensi mengakibatkan situasi yang sangat parah bagi masyarakat. Tentunya kondisi
ini harus dicermati dengan sangat hati-hati karena banyak korelasinya. Apalagi jangan sampai
skema kerja 15 hari itu, menjadi bagian dari skema PHK tenaga kerja yang sesungguhnya,"
katanya.

104