Page 119 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2021
P. 119

PPKM DARURAT BAKAL DIPERPANJANG, KSPI MINTA PENGUSAHA YANG PHK
              BURUH DITINDAK

              Presiden  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia (  KSPI  )  Said  Iqbal  sepakat  dengan  rencana
              perpanjangan PPKM Darurat. Tetapi dia meminta pemerintah juga memastikan agar tidak ada
              pelanggaran terhadap hak-hak buruh. Sebab tidak menutup kemungkinan dalam situasi PPKM
              Darurat ini perusahaan melakukan PHK terhadap buruh.

              "Terus terang, saat ini ancaman adanya ledakan PHK sudah di depan mata. Karena saat ini sudah
              banyak  perusahaan  yang  mengajak  serikat  pekerja  berunding  untuk  membicarakan  program
              pengurangan karyawan," kata Said Iqbal melalui pesan tertulis, Rabu (14/7/2021).

              Selain  itu,  lanjut  Iqbal,  sudah  ada  pekerja  yang  dirumahkan  dan  bisa  dipastikan  upahnya
              terancam akan dipotong. Dia meminta agar pengusaha nakal yang melakukan PHK di tengah
              pandemi dan memotong upah buruh ditindak tegas.

              KSPI meminta pelaksanaan PPKM darurat diikuti dengan perlindunga terhadap hak-hak buruh.
              Secara bersamaan, KSPI juga menegaskan dukungannya terhadap vaksinasi yang dibiayai oleh
              negara  dalam  rangka  untuk  mempercepat  berakhirnya  pandemi  Covid-19.  Namun  demikian,
              KSPI  itidak  setuju  dengan  adanya  vaksinasi  berbayar  yang  bisa  dipastikan  akan  terjadi
              komersialisasi vaksin.


              Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah tingkat penularan covid 19 di
              klaster perusahaan. Di beberapa perusahaan, KSPI memperkirakan buruh yang terpapar Covid-
              19 angkanya mencapai 10%. Bahkan tidak sedikit buruh yang meninggal. "Persoalannya adalah,
              para buruh tidak mempunyai uang lebih untuk membeli vitamin dan obat-obatan saat isoman,"
              pungkasnya.

              Sebelumnya,  Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani  mengungkapkan  akan  memperpanjang  PPKM
              Darurat hingga 4-6 minggu. Hal itu dilakukan lantaran risiko pandemi Covid-19 masih tinggi
              dalam menghadapi mutasi virus.

              Selain itu, untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 terhadap perekonomian
              dan diperlukan akselerasi vaksinasi hingga efektivitas PPKM Darurat.

              (muh).
























                                                           118
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124