Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2021

"Vaksinnya gratis, kita hanya menyiapkan tenaga medis. Kalau ikut yang gotong royong,
biayanya cukup mahal dalam situasi seperti ini," katanya.

Dengan cara itu, Rizal menambahkan, hingga saat ini sudah lebih dari 70 persen karyawan di
perusahaan TPT anggota asosiasi yang sudah divaksinasi. Dalam pelaksanaannya, program
vaksinasi Covid-19 yang diadakan API dan HIPPINDO dibantu tenaga kesehatan dari rumah sakit
dan Puskesmas di kawasan industri.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar
Budiono mengakui lambatnya pelaksanaan vaksinasi gotong royong. Vaksinasi gotong royong
bagi anggota Inaplas baru menjangkau sekitar 20 persen dari anggota Inaplas yang mendaftar.

"Vaksinasi gotong royong untuk anggora Inaplas sudah dilakukan dua tahap. Kenapa kurang
cepat? Ya karena vaksin program ini kan dijatah, dan begitu datang langsung habis disebar. Jadi
pelaksanaannya bergantung pada antrian," kata Fajar Budiono kepada Lokadata.id.

Menurut dia, anggota Inaplas yang sudah mendaftar program vaksinasi gotong royong ini tidak
menghadapi kendala biaya. "Karena harus sesegera mungkin mendapatkan vaksin, ya vaksin
mana yang ada duluan, itu yang diambil. Ada juga anggota kami yang menggunakan vaksin
pemerintah," katanya.

Fajar menjelaskan program vaksinasi penting bagi karyawan sebab kasus penularan virus korona
semakin masif. Meskipun protokol kesehatan sudah diterapkan secara ketat, karyawan tetap
berisiko tertular ketika berada di luar pabrik. "Kalau sampai 30 persen karyawan kena Covid-19,
bisa tutup pabrik," kata Fajar.

Berdasarkan kategori yang dibuat pemerintah, industri olefin, aromatik, dan plastik masuk
kategori sektor kritikal. "Kami juga pendukung sektor industri yang lain, seperti makanan dan
minuman," katanya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, vaksinasi
gotong royong untuk badan usaha sudah kehilangan momentum. Menurut dia, lambatnya
pelaksanaan vaksinasi gotong royong membuat karyawan terlebih dulu mendapat vaksinasi
program pemerintah.

Menurut dia, hal itulah yang membuat sejumlah pelaku usaha yang mendaftar vaksin gotong
royong mundur. Hariyadi mengatakan pelaku usaha sebetulnya tidak memiliki masalah terkait
komitmen pembayaran. Hanya saja, alokasi vaksin diatur oleh PT Bio Farma (Persero).

Tanggapan Kadin Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid
berkomitmen mempercepat realisasi vaksinasi gotong royong untuk perusahaan. Organisasi
pengusul pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini telah menerima pendaftaran dari 28 ribu lebih
perusahaan dengan total perserta sebanyak 10,5 juta orang.

Calon peserta program vaksinasi gotong royong ini bukan hanya karyawan perusahaan tetapi
juga keluarga karyawan. "Saat ini kami lebih intens berkoordinasi dengan semua pihak agar
vaksinasi untuk dunia usaha bisa cepat pelaksanaannya," kata Arsjad dalam keterangannya.

Langkah pendaftaran vaksinasi gotong royong adalah memverifikasi data perusahaan. Kemudian
Kadin akan menentukan alokasi bagi tiap perusahaan swasta sesuai dengan pasokan yang

115