Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2021
P. 146
(WFH). Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo)
Dedy Permadi.
SOAL WFH, MENKO LUHUT MINTA MENAKER TERBITKAN ATURAN
Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Pandjaitan meminta Menteri Tenaga Kerjaan (Menaker)
untuk menerbitkan aturan mengenai penafsiran "kerja dari rumah" atau Work From Home
(WFH). Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo)
Dedy Permadi.
"Agar tidak terjadi perbedaan pandangan mengenai Work From Home. Termasuk, di dalamnya
terkait definisi 'dirumahkan' yang berpotensi berdampak pada pengurangan upah buruh dan
pekerja," ujar Dedy dalam Keterangan Pers Harian PPKM Darurat yang disiarkan di kanal Youtube
Sekretariat Presiden, Rabu (14/7/2021).
Dedy melanjutkan, kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi banyaknya
pekerja yang terancam mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan. "Oleh
karena itu, saat ini pemerintah sedang dengan serius menyusun langkah-langkah untuk
menghindari PHK karyawan dan di saat bersamaan menyelamatkan karyawan," tutur Dedy.
Di sisi lain, Menaker telah menerbitkan surat edaran terkait pelaksanaan protokol kesehatan di
tempat kerja. Pembahasan dalam surat edaran tersebut mencakup upaya vaksinasi, pengadaan
masker dan perlengkapan kesehatan, penyediaan layanan isolasi mandiri, dan sebagainya.
Jubir Kominfo itu juga melaporkan pada hari ke-10 pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali, hampir
seluruh wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten mengalami perbaikan dalam penurunan
mobilitas masyarakat.
"DKI Jakarta mengalami penurunan mobilitas hingga minus 21,3 persen. Hanya wilayah Jakarta
Timur yang masih cukup padat. Sementara, wilayah Jawa Barat sudah mengalami penurunan
mobilitas meski di wilayah Pantura masih ada pergerakan masyarakat yang cukup tinggi,"
terangnya.
Ia menyatakan, Luhut mengimbau seluruh masyarakat untuk terus bekerja sama menekan
mobilitas masyarakat hingga mencapai minus 50 persen.
"Koordinator PPKM Darurat mengimbau agar seluruh pihak terus bekerja untuk menekan
mobilitas masyarakat hingga minus 30 persen dan pada akhirnya mencapai minus 50 persen,"
tukasnya.
Dedy menekankan, upaya penurunan mobilitas ini merupakan aspek penting yang akan
menghambat penyebaran virus Covid-19 secara signifikan. "Penurunan mobilitas masyarakat
adalah agenda yang betul-betul menjadi prioritas saat ini yang sangat amat perlu untuk didukung
penuh oleh seluruh masyarakat," katanya.
145
