Page 205 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2021
P. 205
PEMERINTAH AKAN RILIS ATURAN WFH PPKM DARURAT DEMI CEGAH PHK
Jakarta - Pemerintah akan mengeluarkan aturan mengenai definisi kerja dari rumah ( work from
home /WFH ) bagi pekerja agar kebijakan tak disalahartikan sebagai bentuk pengurangan upah
apalagi sampai ditafsirkan pemutusan hubungan kerja ( PHK ).
Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi mengatakan aturan itu akan
dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
"Koordinator PPKM Darurat sudah meminta Menteri Ketenagakerjaan untuk menerbitkan
mengenai penafsiran kerja dari rumah atau WFH agar tidak terjadi perbedaan pandangan
terhadap WFH, termasuk di dalamnya terkait definisi dirumahkan yang berdampak pada
pengurangan upah buruh dan pekerja," kata Dedy saat konferensi pers harian PPKM Darurat
secara virtual, Rabu (14/7).
Selain itu, Dedy mengatakan ketentuan ini sengaja dikeluarkan karena mempertimbangkan
potensi PHK yang besar di tengah PPKM Darurat. Sebab, pada kebijakan PPKM Darurat,
pemerintah meminta agar sistem WFH diberlakukan sekitar 50 persen sampai 100 persen.
"Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan banyaknya pekerja yang terancam PHK dan
dirumahkan. Untuk itu, pemerintah menyusun langkah-langkah untuk menghindari PHK
karyawan dan di saat bersamaan menyelamatkan perusahaan," terangnya.
Kendati begitu, belum ada target waktu pasti kapan sekiranya aturan itu akan dikeluarkan.
Pemenuhan upah itu berdasarkan kesepakatan di perjanjian kerja antara pekerja dan
pengusaha.
Sementara bila perusahaan kesulitan membayar upah, maka harus mengikuti pedoman dalam
Surat Edaran Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan
Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.
(uli/agt)
204
