Page 211 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2021
P. 211

INI PERMINTAAN KADIN DKI JIKA PPKM DARURAT DIPERPANJANG

              Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia ( Kadin ) DKI Jakarta Diana Dewi menyampaikan,
              adanya kebijakan PPKM Darurat memang bisa menekan laju penularan Covid-19 . Namun di sisi
              lain, kebijakan yang membatasi mobilitas masyarakat ini juga membuat konsumsi masyarakat
              menurun.

              Perihal adanya wacana perpanjangan PPKM Darurat hingga 6 minggu, Diana mengungkapkan
              pada prinsipnya pelaku usaha juga memandang sektor kesehatan harus menjadi prioritas utama.
              Namun  pelaksanaan  PPKM  darurat  juga  harus  memperhatikan  nasib  pelaku  usaha  dan
              pemenuhan kebutuhan masyarakat.

              Sebelumnya,  Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani  Indrawati  mengungkapkan,  pemerintah  telah
              menyiapkan skenario untuk memperpanjang pemberlakuan PPKM Darurat selama 4-6 minggu.
              Hal  ini  dilakukan karena  eskalasi penyebaran  Covid-19  khususnya  varian  delta  masih  sangat
              tinggi.


              "Apabila  nantinya  PPKM  Darurat  diperpanjang,  kami  berharap  tetap  ada  kelonggaran  bagi
              beberapa sektor yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat serta sektor usaha yang ada di
              bawah  yaitu  pelaku  UMKM.  Selain  itu,  bantuan  kepada  masyarakat  menengah  bawah  yang
              terdampak serius juga harus menjadi prioritas," kata Diana Dewi kepada Beritasatu.com, Rabu
              (14/7/2021).

              Dewi  juga  menyinggung  wacana  buruh  hanya  masuk  15  hari  dalam  sebulan  untuk
              mengefektifkan  pelaksanaan  PPKM  Darurat.  Menurutnya,  kebijakan  ini  akan  sulit  dijalankan,
              khususnya oleh sektor padat karya.


              "Untuk beberapa sektor, saya rasa tidak mungkin untuk dapat direalisasikan. Beberapa sektor
              padat  karya  masih  tetap  mengutamakan  para  pekerja  untuk  dapat  menjalankan  operasional
              usahanya.  Jadi  kebijakan  ini  memang  harus  dapat  dipertimbangkan  untung  ruginya  bagi
              masyarakat.  Jangan  sampai  pada  akhirnya  hal  ini  memicu  gelombang  PHK  (pemutusan
              hubungan kerja) massal yang berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia," pesan Dewi.






























                                                           210
   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216