Page 219 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2021
P. 219
Kementerian Ketenagakerjaan menata ulang jam dan hari kerja buruh menjadi 15 hari kerja
dalam satu bulan untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan PPKM Darurat.
WACANA BURUH HANYA 15 HARI KERJA, APRISINDO: BEBAN PENGUSAHA MAKIN
BERAT
Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakrie menilai usulan
buruh hanya bekerja 15 hari dalam sebulan sangat berat untuk dijalankan. Apalagi untuk industri
padat karya yang juga berkejaran dengan waktu untuk memenuhi pesanan para buyer.
Usulan ini sebelumnya disampaikan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Ia
meminta Kementerian Ketenagakerjaan menata ulang jam dan hari kerja buruh menjadi 15 hari
kerja dalam satu bulan untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan PPKM Darurat.
“Kita ini kan industri padat karya yang orientasi ekspor. Kita berharap pekerja bagian produksinya
bisa bekerja 100%, kalau untuk staf mungkin bisa bekerja dari rumah,” kata Firman Bakrie saat
dihubungi Beritasatu.com, Rabu (14/7/2021).
Firman menyampaikan, meskipun industri alas kaki masuk dalam sektor esensial, dalam
praktiknya sulit untuk menerapkan 100% pekerja bisa masuk. Selain interpretasi pemerintah
daerah masih belum seragam terhadap instruksi menteri dalam negeri terkait pelaksanaan PPKM
Darurat, pelaku usaha juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Bila ada satu saja
pekerja yang terkena Covid-19, otomatis satu divisi akan diisolasi mandiri. Sehingga tingkat
absensinya bisa mencapai 20%.
“Untuk 100% saja sudah sudah, apalagi kalau kemudian harus 15 hari kerja, artinya kan 50%
kerja. Kalau seperti ini, sama saja mengalihkan bebannya ke pengusaha, jadi tidak boleh
melakukan PHK di masa pandemi, tetapi karyawannya juga tidak bisa masuk. Ini sangat berat
bagi pelaku usaha kalau solusinya seperti itu,” kata Firman.
Sebagai sektor usaha yang berorientasi ekspor, Firman mengungkapkan pengusaha punya
tanggung jawab untuk memenuhi pesanan tepat waktu. Bila produktivitas pekerja berkurang,
untuk mengejar waktu pemesanan para pengusaha terpaksa harus melakukan pengiriman
barang melalui udara dengan biaya tinggi.
“Kalau kita mengirim lewat udara, nambahnya banyak sekali. Per pasang sepatu bebannya bisa
sampai US$ 7. Padahal ekspor kita sampai jutaan pasang sepatu. Selama ini kan kita kirimnya
lewat kapal. Kalau sudah lewat deadline, terpaksa harus lewat udara. Akhirnya beban yang
ditanggung perusahaan semakin besar,” kata Firman.
218

