Page 219 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2021
P. 219

Kementerian Ketenagakerjaan menata ulang jam dan hari kerja buruh menjadi 15 hari kerja
              dalam satu bulan untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan PPKM Darurat.



              WACANA BURUH HANYA 15 HARI KERJA, APRISINDO: BEBAN PENGUSAHA MAKIN
              BERAT

              Direktur  Eksekutif  Asosiasi  Persepatuan  Indonesia  (Aprisindo)  Firman  Bakrie  menilai  usulan
              buruh hanya bekerja 15 hari dalam sebulan sangat berat untuk dijalankan. Apalagi untuk industri
              padat karya yang juga berkejaran dengan waktu untuk memenuhi pesanan para buyer.

              Usulan ini sebelumnya disampaikan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Ia
              meminta Kementerian Ketenagakerjaan menata ulang jam dan hari kerja buruh menjadi 15 hari
              kerja dalam satu bulan untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan PPKM Darurat.

              “Kita ini kan industri padat karya yang orientasi ekspor. Kita berharap pekerja bagian produksinya
              bisa bekerja 100%, kalau untuk staf mungkin bisa bekerja dari rumah,” kata Firman Bakrie saat
              dihubungi Beritasatu.com, Rabu (14/7/2021).

              Firman  menyampaikan,  meskipun  industri  alas  kaki  masuk  dalam  sektor  esensial,  dalam
              praktiknya sulit untuk menerapkan 100% pekerja bisa masuk. Selain interpretasi pemerintah
              daerah masih belum seragam terhadap instruksi menteri dalam negeri terkait pelaksanaan PPKM
              Darurat,  pelaku  usaha  juga  menerapkan  protokol  kesehatan  yang  ketat.  Bila  ada  satu  saja
              pekerja  yang  terkena  Covid-19,  otomatis  satu  divisi  akan  diisolasi  mandiri.  Sehingga  tingkat
              absensinya bisa mencapai 20%.

              “Untuk 100% saja sudah sudah, apalagi kalau kemudian harus 15 hari kerja, artinya kan 50%
              kerja.  Kalau  seperti  ini,  sama  saja  mengalihkan  bebannya  ke  pengusaha,  jadi  tidak  boleh
              melakukan PHK di masa pandemi, tetapi karyawannya juga tidak bisa masuk. Ini sangat berat
              bagi pelaku usaha kalau solusinya seperti itu,” kata Firman.


              Sebagai  sektor  usaha  yang  berorientasi  ekspor,  Firman  mengungkapkan  pengusaha  punya
              tanggung jawab untuk memenuhi pesanan tepat waktu. Bila produktivitas pekerja berkurang,
              untuk  mengejar  waktu  pemesanan  para  pengusaha  terpaksa  harus  melakukan  pengiriman
              barang melalui udara dengan biaya tinggi.


              “Kalau kita mengirim lewat udara, nambahnya banyak sekali. Per pasang sepatu bebannya bisa
              sampai US$ 7. Padahal ekspor kita sampai jutaan pasang sepatu. Selama ini kan kita kirimnya
              lewat  kapal.  Kalau  sudah  lewat  deadline,  terpaksa  harus  lewat  udara.  Akhirnya  beban  yang
              ditanggung perusahaan semakin besar,” kata Firman.















                                                           218
   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224