Page 217 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2021

Kini, ada lagi permintaan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut
Binsar Pandjaitan terkait jadwal kerja buruh untuk diatur ulang selama PPKM Darurat dari 30
hari menjadi 15 hari.

Hal itu pun mendapat tanggapan dari serikat buruh .

Tanggapan datang dari Ketua umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI, Roy Jinto .

Menurutnya, ada beberapa catatan ketika PPKM Darurat itu diperpanjang dengan perubahan
sistem hari kerja, seperti efektivitas pelaksanaan PPKM Darurat apakah dapat menekan angka
penyebaran Covid-19 atau justru sebaliknya.

Kedua, katanya, implementasi PPKM Darurat mengenai industri esensial dan kritikal yang
faktanya hingga sekarang masih banyak perusahaan di luar kategori industri tersebut masih
operasional dengan alasan memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI) dari
Menteri Perindustrian maupun yang tidak miliki IOMKI.

"Ketegasan pemerintah dan satgas sangat penting. Jangan ada kebijakan yang tumpang tindih
dari pemerintah antara kebijakan PPKM Darurat dan Kementerian Perindustrian. Lalu, kebijakan
15 hari kerja seperti wacana pemerintah sepanjang upah buruh dibayar penuh, saya kira tak ada
masalah dan buruh pastinya bisa menerima sepanjang hak-haknya dibayar penuh," katanya saat
dihubungi, Rabu (14/7/2021).

Namun, lanjutnya, jika perusahaan hanya membayar yang 15 hari saja, tentunya para buruh
akan menolak dan meminta setiap kebijakan pemerintah, buruh jangan menjadi korbannya.

Melainkan pemerintah harus memberikan bantuan sosial secara tunai ke masyarakat dengan
kebijakan PPKM Darurat ini lantaran berdampak pada mata pencaharian buruh .

Hal senada dikatakan Sekjen DPP FSPMI, Sabilar Rosyad .

Dia mengaku setuju atas wacana pemotongan hari kerja buruh menjadi 15 hari asalkan
pemerintah membayarnya penuh.

"Saya setuju selama tidak mengurangi hak pekerja tetap diberikan penuh. Saya sudah
mendengar wacana itu tapi konsepnya belum tahu. Intinya, kami akan patuhi aturan selama
tidak mengurangi hak buruh," ujarnya.

216