Page 258 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2021
P. 258
KONFEDERASI Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah untuk melindungi hak
buruh, jika PPKM darurat diperpanjang hingga enam pekan. Sebab, tidak menutup kemungkinan
perusahaan melakukan PHK terhadap buruh di masa PPKM darurat.
"KSPI meminta pelaksanaan PPKM darurat diikuti dengan perlindungan terhadap hak buruh.
Ancaman adanya ledakan PHK sudah di depan mata," pungkas Presiden KSPI Said Iqbal dalam
keterangan resmi, Rabu (14/7).
Berdasarkan laporan yang diterima KSPI, sudah ada perusahaan yang mengajak serikat pekerja
berunding untuk membicarakan program pengurangan karyawan. Laporan lainnya ialah ada
pekerja yang dirumahkan dan upahnya terancam dipotong.
Para buruh, lanjut Iqbal, meminta agar pemerintah menindak tegas pengusaha nakal yang
melakukan PHK dan memotong upah buruh di masa pandemi covid-19. Adapun hal lain yang
perlu diperhatikan pemerintah adalah tingkat penularan covid-19 di lingkungan perusahaan.
Di beberapa perusahaan, KSPI memperkirakan buruh yang terpapar covid-19 mencapai 10%.
Bahkan, tidak sedikit buruh yang dilaporkan meninggal akibat covid-19. "Persoalannya adalah
buruh tidak mempunyai uang lebih untuk membeli vitamin dan obat-obatan saat isolasi mandiri,"
imbuh Iqbal.
Secara bersamaan, KSPI juga menegaskan dukungan terhadap vaksinasi yang dibiayai negara
untuk menekan laju penyebaran covid-19. Namun, KSPI tidak setuju dengan program vaksinasi
berbayar yang dituding sebagai praktik komersialisasi.(OL-11).
257
