Page 272 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2021
P. 272
"Terus terang, saat ini ancaman adanya ledakan PHK sudah di depan mata. Karena saat ini sudah
banyak perusahaan yang mengajak serikat pekerja berunding untuk membicarakan program
pengurangan karyawan," sambung dia.
Said mengungkapkan, saat ini sudah ada pekerja yang dirumahkan. ia juga mengatakan upah
pekerja tersebut terancam dipotong.
KSPI meminta agar pemerintah bersikap tegas kepada pengusaha yang melakukan PHK di
tengah pandemi dan memotong upah buruh.
Risiko Beban Tambahan Bagi Pengusaha Pusat Perbelanjaan Ketua Umum Asosiasi Pengelola
Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengungkapkan, jika pemerintah
memberlakukan kebijakan tersebut, maka beban pusat perbelanjaan akan menjadi semakin
berat dikarenakan, saat memasuki tahun 2021 dalam kondisi yang lebih berat dari tahun 2020
yang lalu.
"Meskipun tahun 2020 yang lalu adalah tahun yang sangat berat namun para pelaku usaha masih
memiliki dana cadangan. Pelaku usaha memasuki tahun 2021 tidak memiliki dana cadangan lagi
karena sudah terkuras habis selama tahun 2020 yang lalu yang mana digunakan hanya sebatas
untuk supaya bisa bertahan saja," ungkap Alphonzus dalam siaran pers, Rabu (14/7/2021).
Alphonzus juga mengungkapkan, kondisi usaha pada tahun 2021 masih mengalami defisit,
meskipun kondisi sampai dengan semester I tahun 2021 lebih baik dibandingkan dengan tahun
2020 yang lalu.
Defisit tahun 2021 terjadi dikarenakan masih diberlakukannya pembatasan jumlah pengunjung
dengan kapasitas maksimal 50 persen saja.
"Pendapatan pusat perbelanjaan merosot tajam karena pusat perbelanjaan harus banyak
membantu para penyewa untuk memberikan kebijakan dalam hal biaya sewa dan service charge,
dikarenakan mayoritas para penyewa tidak bisa beroperasi selama PPKM Darurat," tambah dia.
Di sisi lain, Alphonzus menilai pusat perbelanjaan masih harus menanggung pengeluaran yang
relative tidak berkurang meskipun tidak beroperasional, seperti pungutan dan pajak / retribusi
yang dibebankan oleh pemerintah.
Oleh sebab itu, APPBI meminta pemerintah untuk memberikan berbagai insentif, dan kemudahan
jika terjadi perpanjangan PPKM Darurat agar meminimalisir potensi ledakan PHK pada sektor
tersebut.
.
271
