Page 274 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2021

penutupan operasional terus berkepanjangan maka akan banyak pekerja yang dirumahkan dan
jika keadaan semakin berlarut maka akan banyak terjadi lagi PHK.

WACANA PERPANJANGAN PPKM DARURAT, PENGUSAHA MAL: TAHUN INI LEBIH
BERAT

Pemerintah memperkirakan akan memperpanjang pemberlakuan PPKM Darurat. Hal tersebut
seiring dengan jumlah kasus positif Covid-19 yang terus melonjak.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja
mengatakan, jika hal itu terjadi, maka tentunya beban pusat perbelanjaan akan menjadi semakin
berat.

Alphonzus Widjaja memaparkan, tahun 2021 merupakan kondisi yang lebih berat dari tahun
2020. Meskipun tahun 2020 yang lalu adalah tahun yang sangat berat namun para pelaku usaha
masih memiliki dana cadangan.

"Para pelaku usaha memasuki tahun 2021 tanpa memiliki dana cadangan lagi karena sudah
terkuras habis selama tahun 2020 yang lalu yang mana digunakan hanya sebatas untuk supaya
bisa bertahan saja," ujarnya kepada, Rabu (14/7).

Kemudian, kondisi usaha pada tahun 2021 masih defisit. Ia mengaku, memang benar bahwa
kondisi usaha sampai dengan semester pertama 2021 adalah lebih baik dibandingkan dengan
tahun 2020 yang lalu.

"Namun Pusat Perbelanjaan masih tetap mengalami defisit dikarenakan masih diberlakukannya
pembatasan jumlah pengunjung dengan kapasitas maksimal 50 persen saja," tuturnya.

Ia melanjutkan, pendapatan pusat perbelanjaan merosot tajam. Pusat Perbelanjaan harus
banyak membantu para penyewa untuk memberikan kebijakan dalam hal biaya sewa dan service
charge dikarenakan mayoritas para penyewa tidak bisa beroperasi selama pemberlakuan PPKM
Darurat.

Belum lagi, pusat perbelanjaan masih tetap harus menanggung beban biaya pengeluaran yang
relatif tidak berkurang meskipun tidak beroperasional. "Pusat perbelanjaan harus tetap
membayar berbagai pungutan dan pajak atau retribusi yang dibebankan oleh pemerintah
meskipun diminta untuk tutup ataupun hanya beroperasi secara sangat terbatas," ungkapnya.

Hal itu diantaranya, listrik, gas, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak reklame, dan lainya
seperti royalti, retribusi perijinan dan sebagainya.

Belum lagi, pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jika penutupan operasional terus berkepanjangan
maka akan banyak pekerja yang dirumahkan dan jika keadaan semakin berlarut maka akan
banyak terjadi lagi PHK.

"Sektor usaha non formal mikro dan kecil semakin terpuruk, di sekitar hampir semua Pusat
Perbelanjaan banyak terdapat usaha non formal seperti tempat kos, warung, parkir, ojek dan
lainnya yang harus ikut tutup dikarenakan kehilangan pelanggan yaitu para pekerja yang sudah
tidak ada lagi akibat Pusat Perbelanjaan tutup," pungkasnya.
273