Page 90 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2021
P. 90
Melalui Inmendagri tersebut, sektor esensial menjadi salah satu sektor yang diizinkan untuk
bekerja dari kantor (WFO) hingga mencapai 50 persen. Meski begitu, perusahaan di sektor
esensial diharapkan lebih memperketat waktu kerja guna memaksimalkan PPKM Darurat.
"Sepanjang dipastikan telah memenuhi kriteria dalam Inmendagri, maka perusahaan di sektor
esensial dapat membuat opsi-opsi untuk memaksimalkan proses produksi," tutur Menaker Ida.
Opsi tersebut di antaranya adalah pekerja/buruh hanya bekerja 15 hari dalam satu bulan.
Artinya, 15 hari untuk bekerja dari kantor (WFO) dan 15 hari sisanya untuk bekerja dari rumah
(WFH), sebagaimana sempat diusulkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
"Opsi lainnya bisa berupa penerapan shift kerja di perusahaan agar tidak terjadi penumpukan
pekerja pada shift yang sama," ucapnha.
Opsi lainnya yakni melakukan pekerjaan secara 2-1(2 hari kerja dan 1 hari libur). Dengan opsi
ini maka seluruh pekerja bisa memperoleh giliran kerja.
Selain itu, perusahaan dapat pula memilih merampingkan divisi/unit kerja yang bukan core/inti,
yang tidak membutuhkan pekerja sebesar di masa normal. Sehingga jumlah pekerja di unit
core/inti dapat dimaksimalkan.
Perusahaan juga dapat memilih opsi-opsi lain sesuai dengan karakter proses produksi di
perusahaan masing-masing.
"Opsi-opsi ini dimaksudkan agar perusahaan dapat beroperasi semaksimal mungkin dalam situasi
PPKM, sehingga ekonomi dapat tetap berjalan," ujarnya.
Menaker Ida menambahkan, Kemnaker juga menekankan agar penyesuaian-penyesuaian ini
dibuat berdasarkan kesepakatan dengan perwakilan pekerja atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh
(SP/SB).
"Apapun opsinya, agar pelaksanaannya dapat berjalan aman dan kondusif, tentu penerapan
protokol kesehatan 5 M menjadi standar yang tidak bisa ditawar," katanya.
Untuk rincian lebih lanjut, Menaker Ida Fauziyah menyampaikan bahwa pihaknya akan
mengeluarkan panduan dan pedoman pelaksanaan lapangan. (CM)
89
