Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2021
P. 92
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta perusahaan, khususnya yang berada di sektor
esensial, untuk memperketat waktu kerja. Hal ini agar target pelaksanaan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dapat tercapai dengan maksimal.
"Menanggapi situasi dunia usaha dalam masa PPKM Darurat ini, maka dibutuhkan penyesuaian
terkait jumlah pekerja di perusahaan, pelaksanaan prokes di tempat kerja, penyesuaian waktu
kerja, dan dampaknya terhadap hak-hak pekerja," ujar Ida dalam siaran pers yang diterima pada
Rabu (14/7).
PEMERINTAH SIAPKAN SEJUMLAH OPSI BAGI PERUSAHAAN DI MASA PPKM
DARURAT
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta perusahaan, khususnya yang berada di sektor
esensial, untuk memperketat waktu kerja. Hal ini agar target pelaksanaan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dapat tercapai dengan maksimal.
"Menanggapi situasi dunia usaha dalam masa PPKM Darurat ini, maka dibutuhkan penyesuaian
terkait jumlah pekerja di perusahaan, pelaksanaan prokes di tempat kerja, penyesuaian waktu
kerja, dan dampaknya terhadap hak-hak pekerja," ujar Ida dalam siaran pers yang diterima pada
Rabu (14/7).
Ida mengatakan pelaksanaan PPKM Darurat telah diatur melalui Inmendagri No.18 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Inmendagri No.15 Tahun 2021. Melalui Inmendagri tersebut, sektor
esensial menjadi salah satu sektor yang diizinkan untuk bekerja dari kantor (WFO) hingga
mencapai 50%. Meski begitu, perusahaan di sektor esensial diharapkan lebih memperketat
waktu kerja guna memaksimalkan PPKM Darurat.
"Sepanjang dipastikan telah memenuhi kriteria dalam Inmendagri, maka perusahaan di sektor
esensial dapat membuat opsi-opsi untuk memaksimalkan proses produksi," tutur Ida.
Opsi tersebut di antaranya adalah pekerja/buruh hanya bekerja 15 hari dalam satu bulan.
Artinya, 15 hari untuk bekerja dari kantor (WFO) dan 15 hari sisanya untuk bekerja dari rumah
(WFH), sebagaimana sempat diusulkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
"Opsi lainnya bisa berupa penerapan shift kerja di perusahaan agar tidak terjadi penumpukan
pekerja pada shift yang sama," kata Ida.
Opsi lainnya yakni melakukan pekerjaan secara 2-1(2 hari kerja dan 1 hari libur). Dengan opsi
ini maka seluruh pekerja bisa memperoleh giliran kerja. Selain itu, perusahaan dapat pula
memilih merampingkan divisi/unit kerja yang bukan inti, yang tidak membutuhkan pekerja
sebesar di masa normal. Sehingga jumlah pekerja di unit inti dapat dimaksimalkan.
Perusahaan juga dapat memilih opsi-opsi lain sesuai dengan karakter proses produksi di
perusahaan masing-masing.
91
