Page 320 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 AGUSTUS 2021

APAKAH PEGAWAI HONORER PEMERINTAH JUGA DAPAT BSU RP 1 JUTA? INI
PENJELASAN KEMNAKER
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menyalurkan bantuan
subsidi upah (BSU) bagi pekerja terdampak pandemi.

Kemnaker menargetkan, penerima bantuan subsidi gaji ini sebanyak 8,7 pekerja/buruh.

Adapun besaran subsidi yang diberikan itu yakni Rp 500 ribu untuk dua bulan, namun akan
dicairkan satu kali langsung yakni Rp 1 juta secara transfer.
"Pekerja/buruh yang memenuhi seluruh persyaratan berhak mendapatkan bantuan sebesar
Rp500 ribu per bulan selama dua bulan yang dibayarkan secara sekaligus satu kali transfer,
sehingga total yang didapatkan penerima sebesar Rp1 juta," ujar Menaker Ida di Jakarta, Kamis
(5/8/2021).
Adapun syarat yang dimaksud Ida untuk mendapatkan BLT gaji Rp 1 juta ini yakni diantaranya
harus berada di wilayah PPKM level 3 dan 4.

Selain itu juga memiliki gaji paling banyak sebesar Rp 3,5 juta dan aktif dalam kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan sampai Juni.

Diutamakan juga, penerima adalah yang bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi,
transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa, kecuali jasa
pendidikan dan kesehatan.

Lantas bagaimana dengan pekerja honorer atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil
(PPNPN), apakah juga bisa mendapat BSU Rp 1 juta di tahun 2021 ini? Kementerian
Ketenagakerjaan melalui akun Instagramnya menyampaikan, pegawai honorer pemerintah
masih bisa berpeluang dapat subsidi gaji ini.

Namun demikian, hal itu berlaku jika pegawai tersebut juga memenuhi kriteria yang
dipersyaratkan Kemnaker.

Dengan kata lain, kriteria penerima BSU Rp 1 Juta ini juga berlaku untuk pekerja dengan status
pegawai honorer.

"Untuk Rekanaker yang berstatus Pegawai Honorer (PPNPN) di K/L serta pekerja BUMN dapat
menerima BSU Tahun 2021 selama memenuhi persyaratan ya," ungkap admin Kemnaker.

Berikut ini syarat penerima BSU Rp 1 Juta dilansir laman Kemnaker.

1. WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK;

2. Pekerja/buruh penerima upah/gaji

3. Peserta aktif program jamsos BPJS Ketenagekerjaan yang membayar iuran upah paling banyak
sebesar Rp 3,5 juta sesuai upah yang dilaporkan BPJS Ketenagakerjaan.

4. Kepesertaan sampai dengan 30 Juni.

5. Pekerja/buruh yang belum menerima program Kartu Prakerja/Program Keluarga Harapan atau
Program Bantua Produktif usaha Mikro (BPUM) 6. Bekerja di wilayah pemberlakuan PPKM Level
3 dan 4 sebagaimana yang ditetapan oleh pemerintah; 7. Diutamakan bekerja pada sektor usaha
industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan
dan jasa, kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, sesuai klasifiksi data sektoral di BPJS
Kesehatan.

319