Page 323 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 AGUSTUS 2021
P. 323
"Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) atau honorer di kementerian/lembaga
dan pegawai BUMN dapat menerima BSU selama memenuhi persyaratan sesuai Permenaker
No.16 Tahun 2021," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah kepada detikcom ,
Jumat (6/8/2021).
Syarat penerima subsidi gaji Rp 1 juta tersebut dijelaskan dalam pasal 3 ayat 2, yakni sebagai
berikut:
a. Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan.
b. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan
bulan Juni 2021.
c. Mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp 3.500.000 per bulan.
d. Bekerja di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 dan level 4 yang
ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
e. Diutamakan yang bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka
industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan,
sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.
Pasal 3A ayat 1 menerangkan bahwa gaji/upah yang dilihat sebagai syarat adalah yang terakhir
dilaporkan oleh pengusaha atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
"Gaji/Upah terakhir yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas upah
pokok dan tunjangan tetap," demikian bunyi pasal 3A ayat 2.
Lalu di pasal 3A ayat 3 disebutkan jika pekerja/buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum
kabupaten/kota (UMK) lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah penerima subsidi
gaji menjadi paling banyak sebesar UMK dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.
"Dalam hal wilayah tidak menetapkan upah minimum kabupaten/kota maka persyaratan
Gaji/Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c menjadi paling banyak sebesar
upah minimum provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh," demikian bunyi pasal 3A
ayat 4.
322
