Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 MEI 2021
P. 72
Dengan boikot itu, para buruh diminta tidak membeli produk-produk yang dijajakan oleh
Indomaret.
"Kampanye boikot Indomaret dimulai dengan dilakukannya aksi pada hari Kamis tanggal 27 Mei
2021 di depan perusahaan PT Indomarco Prismatama yang ada di Jakarta Utara," ujar Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam keterangannya yang ditulis
(27/5/2021).
Pemboikotan ini berawal dari, salah satu buruh yang tergabung Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia (FSPMI) Anwar Bessy mengungkapkan Indomaret tidak membayarkan THR 2020
secara penuh.
Tudingan tersebut membuat Anwar Bessy menggugat pihak Indomaret dan memutuskan boikot
produk-produk yang ada di Indomaret.
"Serikat buruh berpendapat, manajemen dalam membayar THR 2020 tidak sesuai peraturan
perusahaan yang sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan aturan perundangan-undangan
seperti UU No 13 Tahun 2003 dan PP No 78 Tahun 2015," kata Said Iqbal.
Saat ini, Anwar Bessy diketahui harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
karena dilaporkan secara pidana oleh pihak perusahaan akibat rusaknya dinding gypsum saat
buruh menuntut THR 2020 dibayarkan seperti tahun-tahun sebelumnya.
Indomaret membantah Namun, pihak Indomaret membantah tudingan salah satu pegawainya
terkait pembayaran THR. Indomaret mengklaim bahwa THR tahun 2020 telah dibayarkan kepada
karyawan sesuai ketentuan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 tahun 2016 dan telah dibayarkan dua
minggu sebelum Hari Raya Lebaran.
"Seluruh karyawan telah mendapatkan haknya termasuk THR 2020 sudah diberikan dengan
Jumlah dan waktu sesuai peraturan Menaker No 6 tahun 2016," tegas Marketing Director PT
Indomarco Prismatame, Wiwiek Yusuf.
Wiwiek melanjutkan, selama lebih dari 30 tahun manajemen Indomaret tidak pernah menunggak
pemberian THR kepada karyawan, hak karyawan diberikan sesuai peraturan pemerintah.
"Sebagai bagian dari masyarakat, Indomaret terus melayani sebaik-baiknya kebutuhan
masyarakat, oleh karena itu manajemen mengajak karyawan dan masyarakat luas untuk
melakukan kegiatan produktif guna mendukung pemerintah dalam memulihkan perekonomian
nasional di masa pandemi," pungkas Wiwiek.
71
