Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 MEI 2021
P. 92
Menanggapi informasai perihal akan adanya PHK besar-besar di Hero Group, Presiden KSPI Said
Iqbal meminta pimpinan perusahaan untuk merundingkan permasalahan ini dengan Serikat
Pekerja Hero Group yang didampingi oleh Dewan Pimpinan Pusat Aspek Indonesia.
KSPI juga meminta perusahaan untuk memberikan waktu yang cukup kepada serikat pekerja
dalam melakukan sosialisasi tentang rencana PHK kepada karyawan Giant ini.
"Perusahaan jangan tergesa-gesa dan memaksakan kehendak terhadap kasus PHK besar-
besaran di Giant. KSPI bersama ASPEK Indonesia akan mengawal terhadap proses PHK ribuan
pekerja di Giant," ujar Said dalam keterangan persnya, Kamis (27/5).
Kepada pimpinan perusahaan Hero Group juga diminta KSPI untuk tetap mempekerjakan
karyawan Giant yang ter-PHK tersebut ke unit perusahaan lainnya milik Hero Group, seperti Hero
Supermaket, Guardian, dan lainnya.
Apabila ada karyawan Giant yang tidak bisa disalurkan ke unit perusahaan lain milik Hero Group,
maka perusahaan berkewajiban membayar hak-hak karyawan plus kompensasi lainnya sesuai
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disepakati antara pimpinan perusahaan Hero Group
dengan serikat pekerja.
"Apabila ada buruh yang tidak disalurkan ke perusahaan lain, KSPI meminta perusahaan tidak
menggunakan perhitungan pesangon yang diatur dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja," kata
Said.
Dia menuding, PHK hampir 3.000 buruh ini menunjukkan bahwa omnibus law UU Cipta Kerja No
11 Tahun 2020 khususnya klaster ketenagakerjaan tidak sesuai dengan penjelasan para Menteri.
Sebab selama ini pemerintah mengatakan bahwa omnibus law akan membuka lapangan kerja
baru, mendatangkan investasi, dan lainnya.
"Fakta di lapangan menjelaskan, justru investor yang ada malah menarik investasinya dari
Indonesia," tegasnya.
Berdasarkan catatan KSPI, ancaman PHK besar-besaran juga terjadi di beberapa perusahaan
lain. Seperti di maskapai penerbangan Garuda Indonesia, beberapa perusahaan di Bekasi
dikabarkan tutup, hingga PT Sri Rejeki Isman Tbk (Grup Sritex) terjerat kasus Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Apabila Grup Sritex ini benar-benar bangkrut dan tutup,
juga berpotensi menyebabkan ribuan PHK. (OL-13).
91
