Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 MEI 2021

seperti UU No 13 Tahun 2003 dan PP No 78 Tahun 2015,” kata Said Iqbal dalam keterangan
persnya, Minggu (23/5/2021).
Kedudukan Peraturan Perusahaan sebagaimana Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah setara
dan sama nilainya dengan undang-undang. Peraturan perusahaan mengikat terhadap
pekerjanya. Dengan demikian THR bagi pekerja Indomarco yang punya masa kerja 7 tahun ke
atas yang dibayarkan 50% dari nilai peraturan telah melanggar hukum, patut diduga ada unsur
pelanggaran perdata serta pidana (penggelapan upah buruh dalam bentuk THR).

“Tidak membayar THR sesuai dengan isi peraturan perusahaan, seharusnya didahului dengan
perundingan untuk mendapatkan kesepakatan dengan pihak pekerja atau serikat pekerja yang
mewakili buruh. Bukan membayar secara sepihak THR sebesar 50% dari peraturan perusahaan
tersebut,” ujarnya.

“Alih-alih perusahaan tunduk pada undang-undang ketenagakerjaan, malah buruh yang
menuntut pebayaran THR sesuai peraturan perusahaan dikriminalisasi. Dalam hal ini, Anwar
Bessy alian Ambon dianggap melakukan tindak pidana.”

Padahal seharunya, lanjut Said Iqbal, kerusakan yang ditimbulkan (kurang lebih 20 Cm gypsum
yang rusak akibat tindakan spontan Anwar Bessy yang marah karena perusahaan melanggar isi
peraturan perusahaan), dilakukan perdamaian dan cukup mengganti kerugian. Tidak membawa
ke ranah pidana yang mengancam Anwar Bessy dengan hukuman penjara.

Sikap Said Iqbal ini senada dengan pernyataan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti
yang meminta agar perseteruan antara PT Indomarco Prismatama (Indomaret) dengan
karyawannya terkait THR tidak dibawa ke ranah pidana, tetapi cukup dilakukan ganti rugi.
Apalagi, perkiraan Said Iqbal, gypsum yang rusak itu nilainya hanya di kisaran 50 ribu. Tidak
sebanding dengan kekayaan pemilik Indomaret Group yang merupakan orang terkaya keenam
di Indonesia versi Forbes 2019. Bahkan ada informasi, dinding Gypsum tersebut saat ini sudah
tidak lagi digunakan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap FSPMI, KSPI akan membawa kriminalisasi Anwar Bessy ke
Sidang ILO di Jeneva pada bulan Juni 2021 karena adanya dugaan pelanggaran Konvensi ILO
No 87 tentang Kebebasan Berserikat dan No 98 tentang Hak Berunding. KSPI sebagai anggota
Konfederasi Serikat Buruh Sedunia (ITUC) akan meminta ILO mengirim surat ke Pemerintah
Indonesia dan Manajemen Indomarco.
Selain itu, KSPI akan melakukan kampanye internasional terhadap hak buruh dan dugaan
kriminalisasi yang telah dilakukan PT Indomarco Prismatama (Indomaret Group). Sidang ILO
akan dihadiri delegasi serikat buruh dari seluruh dunia. Sehingga kampanye internasional ini
akan mendapat dukungan luas.

“Isu kampanye yang akan kami usung adalah perusahaan retail terbesar di Indonesia
“Indomaret” diduga mengabaikan hak buruh dan mengkriminalisasi pekerjanya sendiri,” kata
Said Iqbal.
KSPI juga akan menginstruksikan anggotanya yang berjumlah 2,2 juta buruh di 30 provinsi dan
300-an kab/kota untuk mendukung kampanye boikot Indomaret, serta melakukan aksi massa di
depan toko-toko Indomaret di seluruh Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Said Iqbal menghimbau kepada para pihak, khususnya kepada pimpinan pusat Indomaret Group
untuk mencabut perkara Anwar Bessy dan membebaskannya dari tindakan kriminalisasi, serta
membayar hak THR buruh Indomaret Group di seluruh Indonesia sesuai dengan peraturan
perusahaan. Pihaknya meminta dilakukan perundingan kedua belah pihak dengan difasilitasi oeh

96