Page 211 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 AGUSTUS 2021

KEMENAKER: PENERIMA SUBSIDI GAJI 2021 HANYA PEKERJA DI WILAYAH PPKM
LEVEL 4 DAN 3
JAKARTA, - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan bahwa
kriteria penerima bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji tahun 2021 berbeda dengan
tahun 2020. Sebab ada syarat cakupan wilayah penerimanya.

Penerima BSU tahun ini hanya diperuntukkan bagi pekerja yang berada di wilayah Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan Level 3. Sementara tahun lalu, semua
wilayah yang terdampak pandemi Covid-19 berhak menerima bantuan subsidi gaji.

"Kalau pada tahun 2020, penerima BSU adalah semua yang terdampak terutama adanya
pandemi ini di seluruh wilayah. Kedua, kalau yang tahun 2021 ini hanya wilayah-wilayah terkena
pemberlakuan PPKM dan itupun hanya pada level 3 dan 4 sesuai dengan kebijakan pemerintah
terutama Instruksi Menteri Dalam Negeri," ujarnya dalam webinar virtual TNP2K, Kamis
(19/8/2021).
Kriteria penerima BSU lainnya yaitu patokan gaji. Pada tahun ini, penerima bantuan subsidi gaji
merupakan pekerja dengan gaji Rp 3,5 juta. Sementara pada tahun lalu, pekerja yang menerima
subsidi gaji yaitu pekerja dengan gaji Rp 5 juta.

"Kalau tahun lalu, ini adalah yang namanya batas maksimal bagi penerima BSU gajinya Rp 5
juta. Kalau tahun ini Rp 3,5 juta dengan ketentuan apabila di dalam satu daerah UMK/UMP-nya
lebih besar dari Rp 3,5 juta maka berlaku UMK/UMP dari sisi penghitungannya dibulatkan satuan
atau ratusan ribu," kata Anwar.

Sebelumnya, Kemenaker memastikan penerima bantuan subsidi gaji harus pekerja yang tidak
termasuk dalam penerima bantuan sosial pemerintah lainnya. Misalnya penerima Kartu Prakerja,
Bansos Penerima Keluarga Harapan (PKH), dan BLT UMKM.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.

Daftarkan email Lebih lanjut kata dia, sebelum subsidi gaji disalurkan kepada para penerima
bantuan, pemerintah melakukan pemadanan data terlebih dahulu. Tujuannya untuk menghindari
pekerja mendapatkan lebih dari satu program bantuan.

Kemenaker melibatkan BPJS Ketenagakerjaan serta berkoordinasi dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai evaluasi program penyaluran BSU berkaca dari
pengalaman tahun lalu.

"Semoga clean dan clear ini kita bisa kawal dengan baik dan pada akhirnya kita berharap BSU
tahun 2021 pelaksanaannya jauh lebih baik dari pada tahun 2020, dan tentunya ini akan sesuai
dengan tujuan pemerintah untuk menjalankan atau mengimplementasikan program bantuan
subsidi upah," ucapnya.

210