Page 213 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 AGUSTUS 2021
P. 213

"Ada perbedaan yang sangat signifikan, terutama adalah dari sisi cakupan wilayah, kalau tahun
              2020 penerima BSU adalah semua yang terdampak dari pandemi di seluruh wilayah Indonesia.
              Kalau yang 2021 hanya wilayah yang terkena pemberlakuan PPKM dan itu pun pada Level 3 dan
              4," kata Sekjen Anwar dalam diskusi tentang subsidi gaji, yang dipantau virtual di Jakarta, Kamis.

              Selain itu, kata dia, untuk penyaluran BSU 2020 batas upah maksimal bagi calon penerima adalah
              Rp5 juta, sementara tahun ini diberikan bagi mereka yang memiliki gaji Rp3,5 juta.

              Ia menjelaskan sektor yang diprioritaskan untuk menerima bantuan itu sendiri adalah sektor
              industri barang konsumsi, transportasi, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali
              pendidikan serta kesehatan, yang pada tahun sebelumnya bantuan diberikan kepada seluruh
              sektor.

              Penerima juga diprioritaskan bagi mereka yang belum menerima bantuan lewat Program Kartu
              Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH) atau bantuan Presiden untuk usaha mikro.

              Besaran yang diterima juga berbeda, yakni jika tahun lalu diberikan Rp2,4 juta untuk total empat
              bulan,  sementara  penyaluran  tahun  2021  penerima  akan  mendapatkan  Rp1  juta  untuk  dua
              bulan.

              Ia mengatakan penyaluran pada 2021 didasarkan pada pembelajaran dari evaluasi pemberian
              BSU tahun lalu. Salah satunya adalah menghindari duplikasi penerima.

              "Apa yang kita lakukan ini adalah upaya kita untuk menjaga agar tata kelola yang namanya
              pelaksanaan BSU ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya," katanya menegaskan.

              Pelaksanaan penyaluran BSU 2021 sendiri sudah dimulai, di mana Kemenaker telah memulai
              proses untuk penyaluran kepada 947.499 orang dari 1 juta data yang telah diserahkan BPJS
              Ketenagakerjaan, demikian Anwar Sanusi.









































                                                           212
   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218