Page 217 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 AGUSTUS 2021
P. 217

DAMPAK PPKM, KEMENAKER: HAMPIR 48 PERSEN PEKERJA TERANCAM PHK DAN
              DIRUMAHKAN
              JAKARTA, - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyebutkan hampir 48 persen pekerja
              yang bekerja di sektor kritikal, esensial dan nonesensial terancam terkena Pemutusan Hubungan
              Kerja ( PHK ) dan dirumahkan .

              Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan, hal tersebut diakibatkan dampak dari
              kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlaku dari 6 Juli 2021
              hingga sekarang.

              Para pekerja yang berpotensi terkena PHK dan dirumahkan ini rata-rata bekerja di wilayah Jawa
              dan Bali.

              "Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan yang dihimpun dari berbagai provinsi di
              wilayah Jawa dan Bali, dari total pekerja pada kategori sektor kritikal, esensial dan non esensial
              terdapat 24,66 persen pekerja yang berpotensi ter-PHK dan 23,72 persen dirumahkan sehingga
              total hampir 48 persen mereka yang terdampak secara serius dari adanya kebijakan ini," katanya
              dalam webinar TNP2K, Kamis (19/8/2021).

              Oleh  sebab  itu,  pemerintah  melakukan  sejumlah  intervensi  untuk  menekan  angka  PHK  dan
              pekerja yang dirumahkan, salah satunya melalui bantuan subsidi upah/gaji (BSU).

              "BSU ini sama dengan kebijakan yang diterapkan pada saat kita menghadapi awal pandemi tahun
              2020," sambungnya.

              Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.

              Daftarkan  email  Selain  itu,  Kemenaker juga mempunyai solusi  jangka pendek agar  menjaga
              kelangsungan  hidup  pekerja  serta  usaha,  melalui  Surat  Edaran  (SE)  Menaker  Nomor
              M/7/AS.02.02/V/2020. Surat edaran ini ditujukan kepada seluruh gubernur.

              "Surat edaran ini mendorong agar pimpinan perusahaan dapat segera menyusun perencanaan
              pelaksanaan  keberlangsungan  usaha,  antara  lain  melalui  pembuatan  mitigasi  risiko  dan
              identifikasi  respons  dampak  pandemi  dengan  pertimbangan  besarnya  potensi  pekerja  yang
              terancam PHK atau dirumahkan," ujarnya.

              Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja Februari 2021, sebanyak
              139,81  juta  orang,  naik  1,59  juta  orang  dibanding  Agustus  2020.  Sejalan  dengan  kenaikan
              jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 0,31 persen.

              Sementara, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2021 sebesar 6,26 persen, turun 0,81
              persen  poin  dibandingkan  dengan  Agustus  2020.  Adapun  penduduk  yang  bekerja  sebanyak
              131,06 juta orang, meningkat sebanyak 2,61 juta orang dari Agustus 2020.

              Persentase  setengah  penganggur  turun  sebesar  1,48  persen,  sementara  persentase  pekerja
              paruh waktu naik sebesar 1,13 persen poin dibandingkan Agustus 2020. Terdapat 19,10 juta
              orang (9,30 persen penduduk usia kerja) yang terdampak Covid-19.

              Terdiri  dari  pengangguran  karena  Covid-19  (1,62  juta  orang),  Bukan  Angkatan  Kerja  (BAK)
              karena Covid-19 (0,65 juta orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (1,11 juta orang),
              dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (15,72 juta
              orang).




                                                           216
   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222