Page 257 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 AGUSTUS 2021
P. 257
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bobot Kartu
Prakerja per provinsi berdasarkan jumlah pengangguran, kasus covid-19, dan lowongan
pekerjaan.
"Mempertimbangkan aspek pemerataan, ke depannya kuota akan dibagi secara proporsional.
Program ini inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat," ujarnya dalam keterangan
resmi, Kamis (19/8).
Serupa dengan pelaksanaan pada semester I 2021 lalu, syarat peserta Kartu Prakerja adalah
WNI usia 18 tahun ke atas, baik pencari kerja, lulusan baru, korban PHK, karyawan maupun
pelaku wirausaha.
Calon pendaftar juga tak boleh sedang mengikuti pendidikan formal, tidak tercatat di DTKS
Kementerian Sosial, dan bukan penerima BSU dan BPUM.
Sedangkan, TNI/Polri, ASN, kepala desa/perangkat desa, komisaris BUMN/BUMD, anggota DPR,
dan DPRD tidak diperkenankan menjadi peserta program.
"Demi pemerataan, setiap KK dibatasi maksimal 2 anggota keluarga dan mereka yang sudah
pernah menerima tidak dapat lagi menjadi penerima (tidak berulang)," imbuh Airlangga.
Tahun ini, pemerintah menambah anggaran Kartu Prakerja sebesar Rp10 triliun menjadi Rp30
triliun. Tambahan dilakukan untuk mengantisipasi dampak ekonomi dari PPKM Darurat.
Dengan tambahan dana itu, maka kuota peserta juga bertambah 2,8 juta orang menjadi 8,4 juta
orang.
256
