Page 263 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 AGUSTUS 2021
P. 263

dijumpai berbagai masalah. Misalnya, mereka yang secara formal dan faktual telah terdaftar
              sebagai  peserta  BPJS  Ketenagakerjaan  dan  memenuhi  kualifikasi  sebagai  penerima,  namun
              tercecer tidak mendapatkan haknya.

              Untuk  itulah  kita  mendorong  agar  penyaluran  BSU  benar-benar  tepat  sasaran  dan  dapat
              dipertanggungjawabkan. Artinya, mereka yang telah memenuhi syarat formal maupun faktual
              tetap harus menerima haknya. Tentu ini terkait dengan akurasi data. Sebab, seluruh data calon
              penerima BSU harus diverifikasi terlebih dulu sebelum dicairkan. Untuk keperluan tersebut tentu
              dibutuhkan  keterangan  yang  akurat  dari  perusahaan  yang  telah  mendaftarkan  karyawannya
              sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

              Poin inilah yang hendak kita ingatkan agar jangan sampai ada peserta BPJS Ketenagakerjaan
              yang tercecer tak memperoleh BSU hanya gara-gara persoalan administrasi yang kurang tertib.
              Kita  mendorong  ada  perbaikan  mekanisme  penyaluran  BSU  kepada  para  pekerja  sehingga
              mereka benar-benar merasa terlindungi haknya.

              Tentu ini bukan hanya menyangkut besaran uang yang mereka terima, melainkan lebih pada
              asas  keadilan dan  proporsionalitas.  Akurasi  data menjadi  kunci  dari keberhasilan penyaluran
              BSU. Jangan sampai ibarat sudah jatuh masih tertimpa tangga, yang berakibat pekerja makin
              terhimpit, sudah berpenghasilan kecil masih tidak terima BSU.

              Di sinilah perlunya pengawasan ketat agar BSU benar-benar disalurkan tepat sasaran. Di tengah
              pandemi  Covid-19  yang  belum  tahu  kapan  berakhir,  bantuan  dalam  bentuk  apapun  sangat
              diperlukan pekerja, khususnya mereka yang berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta perbulan dan
              berada di PPKM level 4, sebagaimana disyaratkan pemerintah pusat sebagai penerima BSU.
















































                                                           262
   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268