Page 285 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 AGUSTUS 2021
P. 285
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi menjelaskan data
tersebut diperoleh dari berbagai provinsi di Jawa dan Bali.
"Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan yang dihimpun dari berbagai provinsi di
wilayah Jawa dan Bali, dari total pekerja pada kategori sektor kritikal, esensial dan non esensial
terdapat 24,66% pekerja yang berpotensi ter-PHK dan 23,72% dirumahkan," katanya dalam
webinar TNP2K, Kamis (19/8/2021).
Ancaman tersebut berpotensi terjadi akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
(PPKM) darurat yang kini diubah jadi PPKM berlevel.
"Totalnya adalah hampir 48% mereka yang terdampak secara serius dari adanya kebijakan ini,"
sebutnya.
Anwar menjelaskan, salah satu solusi jangka pendek untuk menjaga keberlangsungan usaha dan
perlindungan pekerja atau buruh adalah optimalisasi pelaksanaan Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan, yakni mengenai rencana keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi
COVID-19 dan protokol pencegahan penularan COVID-19 di perusahaan.
"Surat edaran ini mendorong agar pimpinan perusahaan dapat segera menyusun perencanaan
pelaksanaan keberlangsungan usaha, antara lain melalui pembuatan mitigasi risiko dan
identifikasi respons dampak pandemi dengan pertimbangan besarnya potensi pekerja yang
terancam PHK atau dirumahkan," tambahnya.
284
