Page 287 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 AGUSTUS 2021
P. 287
Kelengkapan data tersebut disampaikan HRD perusahaan melalui menu Pelaporan Data
Perusahaan pada laman www.bpjsketenagakerjaan.go.id atau berkoordinasi dengan kantor BPJS
Ketenagakerjaan setempat.
Data mandatory yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :
Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Nama Lengkap
Tanggal Lahir
Alamat Pemberi Kerja
Nama Ibu Kandung
Nomor Telepon Selular
Alamat Email
Cara Cek Penerima BSU 2021
Untuk mengetahui apakah anda menjadi salah satu penerima bantuan subsidi gaji Rp 1 juta atau
tidak, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan sejumlah kanal informasi. Perhatikan cara cek
penerima BSU 2021, berikut ini.
Anda dapat mengakses laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, atau jika sudah memiliki aplikasi
BPJSTKU dapat melakukan akses melalui situs sso.bpjsketenagakerjaan.go.id.
Sebelumnya unduh terlebih dahulu aplikasi BPJSTKU di Playstore.
Juga terdapat layanan perpesanan Whatsapp di nomor 081380070175 dan juga call center
Layanan Masyarakat 175.
Data BSU Tahap 2 Tahun 2021
Melalui keterangan resminya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo
menyebutkan pihaknya menargetkan ada 8,7 juta pekerja yang mendapatkan BSU. Penyerahan
data BSU akan dilakukan secara bertahap guna memastikan penyaluran tepat sasaran, sekaligus
meminimalkan kesalahan.
Anggoro menjelaskan pada penyaluran tahap pertama, 947.669 pekerja menerima BSU Rp 1
juta. Sisanya terdapat 42.153 pekerja dinyatakan tidak lolos verifikasi karena tercatat sebagai
penerima bantuan sosial lain, serta 10.378 lainnya dinyatakan gagal transfer karena rekening
pekerja yang berstatus dormant atau tidak valid.
Syarat Penerima BSU
BSU 2021 akan diberikan kepada pekerja dengan batasan gaji Rp 3,5 juta dengan ketentuan
pekerja atau buruh tersebut bekerja di wilayah dengan UMP di atas Rp 3,5 juta.
BSU diberikan kepada pekerja di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) level 4 dan level 3.
Bantuan diprioritaskan untuk pekerja di bidang industri barang konsumsi, transportasi, properti,
perdagangan, dan jasa.
286