Page 291 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 AGUSTUS 2021
P. 291
Akses form pengaduan tersebut juga bisa ditemukan pada kanan bawah halaman depan
https://www.prakerja.go.id/ yang bergambar seseorang sedang membawa ponsel.
Dalam form pengaduan tersebut, pendaftar diminta untuk mengisi nama lengkap, nomor
telepon, dan e-mail.
Selanjutnya, pilih "kendala" pada kotak pengaduan.
Akan ada banyak pilihan kendala terkait pengaduan Kartu Prakerja. Pilih "registrasi" untuk
kendala saat mendaftar.
Pendaftar kemudian bisa memilih secara khusus kendala saat registrasi, mulai gagal buat akun,
gagal unggah KTP, hingga NIK sudah terdaftar.
Untuk penjelasan lebih detail, pendaftar bisa menuliskannya dalam kolom deskripsi kendala yang
sudah disediakan.
Pendaftar juga bisa mengunggah foto atau tangkapan layar bukti keluhan yang ditemui saat
mendaftar Kartu Prakerja.
Setelah semua diisi, centang kotak persetujuan dan kirim pesan tersebut.
Form pengaduan tersebut juga bisa dimanfaatkan bagi pendaftar yang terblokir akunnya, meski
tidak melanggar ketentuan dan syarat.Baca juga: Prakerja Gelombang 18 Dibuka, Ini 10 Jenis
Pekerjaan Paling Dicari
Dalam Permenko Nomor 11 Tahun 2020, ada tiga syarat utama bagi penerima Kartu Prakerja,
yaitu:
Warga negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP)
Berusia minimal 18 tahun
Tidak sedang mengikuti pendidikan formal
Selain itu, Kartu Prakerja juga ditujukan untuk pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena
PHK, atau pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja.
Artinya, orang yang sudah bekereja pun bisa mendaftar Kartu Prakerja asal memnuhi
persyaratan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi, dikutip dari laman resminya.
Namun, ada beberapa kelompok pekerjaan yang tidak bisa mendaftar, yaitu:
Pejabat Negara
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Aparatur Sipil Negara
Prajurit Tentara Nasional Indonesia
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kepala Desa dan perangkat desa
Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik
daerah.
290
