Page 122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2021
P. 122
Terkait pelibatan pembahasan revisi PP 109/2012, Henry mengatakan asosiasi dan pelaku
industri hasil tembakau (IHT) sampai saat ini tidak pernah dilibatkan oleh pemerintah. Bahkan,
pihaknya juga belum menerima draf revisi PP 109/2012.
Merujuk Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang -
Undangan, Pasal 96, setiap pembentukan regulasi harus ada proses konsultasi publik dan
transparan pada setiap tahap perumusannya. Selain itu, juga harus dilengkapi dengan analisis
dampak regulasi yang prosesnya sesuai kaidah Regulatory Impact Analysis (RIA).
"GAPPRI memandang, revisi PP 109/ 2012 justru akan memperburuk kondisi usaha IHT yang
saat ini sudah terpuruk akibat kenaikan tarif cukai hasil tembakau tahun 2020 dan tahun 2021,"
tegas Henry.
Berdasarkan data resmi GAPPRI, tercatat 300 produk hukum yang dikenakan pada IHT. IHT
adalah industri yang padat regulasi (fully regulated). Karena itu, GAPPRI berharap setiap regulasi
yang dibuat selalu melibatkan para pemangku kepentingan. IHT itu selain padat karya, juga
padat aturan.
Di tengah pandemi Covid-19 dan iklim usaha yang tidak stabil ini, GAPPRI berharap industri hasil
tembakau nasional tidak diganggu dengan isu-isu yang merugikan banyak pihak. Justru insentif
pemerintah sangat dibutuhkan dalam kondisi saat ini agar ekonomi masyarakat bisa bertahan
dalam situasi resesi global.
"Bahwa menjaga industri yang tersisa saat pandemi Covid-19 dengan daya tahan kuat seperti
IHT perlu menjadi perhatian pemerintah. Ketika pemerintah perlu menjaga sisi demand
(permintaan) dan supply (penyediaan) masyarakat, maka dukungan dibutuhkan bagi industri,"
terang Henry.
121
