Page 121 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2021
P. 121
Apalagi, kata Sudarto, industri rokok bukan industri baru. "Industri rokok sudah sangat lama,
sudah beratus tahun menjadi bagian sawah ladang pekerja. Dan sampai detik ini industri rokok
itu juga legal," katanya.
Apabila rencana revisi PP 109/2012 ini terus dilanjutkan, para pekerja di IHT tidak mendapatkan
jaminan kepastian dan perlindungan untuk bekerja dan mempertahankan sumber
pendapatannya.
"Keterlibatan tenaga kerja yang cukup besar, petani yang cukup besar, hendaknya menjadi
perhatian," katanya.
Masyarakat dan pekerja yang tergabung dalam mata rantai Industri Hasil Tembakau (IHT)
dengan tegas menolak revisi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan
Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
Menurut aliansi IHT, revisi PP tersebut sangat dipaksakan dan cacat prosedur hukum karena
tidak memenuhi kedaruratan dan tidak melibatkan mata rantai IHT dalam penyusunannya.
"Kami, mewakili 6 juta penduduk Indonesia di mata rantai IHT dengan ini menyatakan menolak
revisi PP 109/2012," tegas Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI)
Budidoyo, Rabu (9/6/2021).
Lebih lanjut, upaya revisi tersebut dinilai didesak oleh kelompok tidak bertanggung jawab yang
membawa agenda asing di Indonesia.
Menurut mereka, PP 109/2012 sudah sangat lebih dari cukup untuk membatasi dan
mengendalikan penggunaan tembakau di Indonesia sehingga tidak perlu direvisi lagi.
"Dorongan revisi PP 109/2012 terjadi karena adanya dorongan asing untuk menghancurkan
Industri Tembakau Indonesia dengan mengadopsi Framework Convention on Tobacco Control
yang tidak sesuai diterapkan di Indonesia," ujarnya.
Oleh karenanya, aliansi yang terdiri dari 12 asosiasi, himpunan dan komunitas di bidang
tembakau dengan tegas mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghentikan proses revisi PP
Tembakau karena dapat mengancam keberlangsungan IHT dan hajat hidup mata rantainya.
"Petani tembakau, petani cengkeh, pabrikan, tenaga kerja, pedagang, konsumen. Seluruh mata
rantai IHT akan mengambil langkah politis mengawal dan memastikan negara hadir membela
rakyat dan mata pencahariannya," tandasnya.
Sebelumnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan saat ini sedang melakukan revisi
PP No 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk
Tembakau Bagi Kesehatan.
Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) yang menaungi ratusan
perusahaan rokok legal berpandangan, sebaiknya pemerintah terlebih dahulu melakukan kajian
atau evaluasi pemberlakuan PP 109/2012. Salah satunya terkait edukasi yang dilakukan
pemerintah.
"Pasalnya, kami melihat bahwa pemerintah, khususnya Kemenkes, belum melakukan upaya
konkret dalam mencegah perokok anak," kata Ketua umum GAPPRI, Henry Najoan di Jakarta,
Senin (7/6/2021).
Henry menegaskan, GAPPRI pada dasarnya tidak setuju atas rencana revisi PP 109/2012,
mengingat ketentuan PP yang lama masih relevan dengan kondisi saat ini. Karean itu, GAPPRI
berharap PP 109/2012 tetap dipertahankan karena masih relevan dengan kondisi saat ini.
120
