Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2021

ketenagakerjaan. "Selama ini Pemerintah telah bekerja sama dengan pekerja dan pengusaha
dalam menangani dampak pandemi. Namun, dukungan signifikan dari ILO tetap dibutuhkan
untuk mendukung apa yang kami lakukan dalam menangani dampak pandemi ini," ujar Menaker
Ida pada forum Konferensi Perburuhan Internasional yang dilaksanakan secara daring, Senin, 7
Juni 2021.

MENAKER MINTA DUKUNGAN ILO TANGANI DAMPAK PANDEMI COVID-19

INFO NASIONAL - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta dukungan Organisasi Buruh
Internasional (International Labour Organization/ILO) atas berbagai upaya yang telah dilakukan
Pemerintah Indonesia dan stakeholders untuk menangani dampak pandemi Covid-19, khususnya
di sektor ketenagakerjaan.

"Selama ini Pemerintah telah bekerja sama dengan pekerja dan pengusaha dalam menangani
dampak pandemi. Namun, dukungan signifikan dari ILO tetap dibutuhkan untuk mendukung apa
yang kami lakukan dalam menangani dampak pandemi ini," ujar Menaker Ida pada forum
Konferensi Perburuhan Internasional yang dilaksanakan secara daring, Senin, 7 Juni 2021.

Ida menjelaskan, dalam upaya membangun dunia kerja terdampak Covid-19, Pemerintah
Indonesia telah menerapkan delapan kebijakan utama mulai dari stimulus ekonomi untuk bisnis
hingga program tunjangan bagi pekerja yang diberhentikan. Program ini dilakukan untuk
memfasilitasi 56 juta pekerja formal hingga jaring pengaman sosial bagi lebih dari 70 juta pekerja
informal.

Selain itu, Indonesia telah merevitalisasi UU Ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja serta
meningkatkan investasi asing dan domestik. Menurut Ida, dari berbagai kebijakan yang telah
dilakukan Pemerintah, ada tiga pilar penting untuk menavigasi masa depan kerja global.
Pertama, investasi di bidang utama pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. Konsep
pembelajaran seumur hidup harus menjadi bagian integral dari masyarakat dan investasi swasta
untuk mengurangi kesenjangan keterampilan. Apalagi, keterampilan menjadi hal wajib dalam
menghadapi dunia ketenagakerjaan yang semakin dinamis/fleksibel.
"Untuk mengurangi kesenjangan keterampilan, Pemerintah Indonesia telah melibatkan dunia
usaha dan masyarakat merevitalisasi pusat pelatihan pekerja dan mempersiapkan kemampuan
kerja para pekerja yang memenuhi kebutuhan industri," katanya.

Selain mengurangi kesenjangan keterampilan, investasi lain yang penting yakni memperkuat
pembangunan ekonomi pedesaan melalui penyediaan dana desa. "Kami juga telah
mengembangkan Desa Migran Produktif (Desmigratif) untuk meningkatkan kemandirian
ekonomi dan standar hidup bagi mantan para pekerja migran dan keluarganya," ujarnya.
Kedua, dialog sosial yang inovatif tentang isu-isu yang lebih luas di dunia kerja. Ida mengatakan
Indonesia terus memperkuat institusi atau lembaga kerja sama stakeholder ketenagakerjaan,
seperti memperkuat dialog sosial melalui Badan Kerjasama Tripartit, baik di tingkat nasional
maupun daerah.
Namun demikian, situasi nasional masing-masing negara sangat berpengaruh terhadap pola
dialog sosial yang dibangun antar stakeholder. "Karena itu, pendekatan yang harus dilakukan
tidak boleh diseragamkan atau satu ukuran untuk semua dalam pengorganisasian dialog sosial,
melainkan harus berdasarkan keadaan nasional masing-masing," katanya.

115