Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2021

Sedangkan, jumlah penyandang disabilitas yang bekerja sebanyak 7,57 juta orang dan jumlah
pengangguran terbuka penyandang disabilitas sebesar 247 ribu orang dengan Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3 persen.

Andri menilai, rendahnya partisipasi di sektor industri, dipengaruhi oleh beberapa permasalahan
seperti tidak tersedianya aksesibilitas di lingkungan kerja, kesenjangan sosial, dan pelatihan
pendidikan yang tidak inklusif.

Sementara, dari sisi pendidikan angkatan kerja penyandang disabilitas ini masih didominasi
dengan tingkat pendidikan rendah. Sebagian besar penyandang disabilitas berpendidikan
Sekolah Dasar (SD). Tercatat, sebanyak 72,3 persen tamatan atau bahkan tidak pernah/lulus
SD. Untuk mendukung penyediaan lapangan kerja untuk penyandang disabilitas, paparnya,
Pemprov DKI sudah mengeluarkan payung hukum.

Antara lain, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Perlindungan Penyandang Disabilitas. Selain itu, Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2014
tentang Penyedia PJLP Penyandang Disabilitas. Aturanaturan ini merupakan perwujudan dari
amanah Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Pasal 27 ayat 2 tahun 1945.
Landasan kebijakan program ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas.

Pasal penting yang terkait upaya memperkuat pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang
disabilitas di antaranya adalah Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun
2016 mewajibkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD mempekerjakan paling
sedikit 2 persen penyandang disabilitas. Dan, mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan
paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

“Untuk memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas perlu keterlibatan dan kerja
kolaboratif seluruh pemangku kebijakan. Baik dalam lingkup nasional maupun lingkup-lingkup
regional provinsi dan kabupaten/ kota,” pungkasnya.

Peneliti dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Inaya Lutfiani mengatakan, berdasarkan
hasil observasi, penyandang disabilitas. Salah satunya tunanetra dalam kehidupan sehari-hari
seperti terasingkan dari pekerjaan.

Padahal, aksesibilitas pada konteks ketenagakerjaan, khususnya hak atas pekerjaan dapat
dimaknai sebagai tahap penyandang disabilitas memperoleh akses mengenai informasi
pekerjaan secara terbuka, luas, dan tanpa adanya diskriminasi.

“Sudah jelas aturan mengenai pekerjaan bagi penyandang disabilitas yang dibuat oleh
pemerintah. Yaitu terlihat dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Penyandang Disabilitas pada bagian keempat mengenai Pekerjaan, Kewirausahaan, dan
Koperasi,” tulis Inaya dalam penelitiannya.

Dia menambahkan, pasal 53 Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan (1)
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib
mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pasal 2, perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen (satu persen)
Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Bahkan lebih tegas pula diatur kuota untuk memberi kesamaan kesempatan bagi penyandang
disabilitas. Peraturan tentang kuota diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas.

22