Page 5 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2021
P. 5
Judul Pandangan pengamat ketenagakerjaan tentang aturan JKP
Nama Media lokadata.id
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://lokadata.id/artikel/pandangan-pengamat-ketenagakerjaan-
tentang-aturan-jkp
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-06-10 08:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)
nomor 37 tahun 2021. Tujuannya mulia; memberikan keringanan beban bagi para tenaga kerja
dari ancaman penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan akibat PHK, terlebih selama pandemi
angka PHK melonjak hingga 3,6 juta kasus. Meski punya sejumlah manfaat yang bisa menjadi
"jaring pengaman" bagi pekerja atau buruh ter-PHK, sejumlah pengamat ketenagakerjaan
menilai ada beberapa ketentuan pada program JKP yang perlu disorot, seperti syarat
kepesertaan, manfaat yang diberikan, serta penyesuaian peraturan dengan kondisi yang sedang
terjadi.
PANDANGAN PENGAMAT KETENAGAKERJAAN TENTANG ATURAN JKP
Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)
nomor 37 tahun 2021. Tujuannya mulia; memberikan keringanan beban bagi para tenaga kerja
dari ancaman penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan akibat PHK, terlebih selama pandemi
angka PHK melonjak hingga 3,6 juta kasus.
Meski punya sejumlah manfaat yang bisa menjadi "jaring pengaman" bagi pekerja atau buruh
ter-PHK, sejumlah pengamat ketenagakerjaan menilai ada beberapa ketentuan pada program
JKP yang perlu disorot, seperti syarat kepesertaan, manfaat yang diberikan, serta penyesuaian
peraturan dengan kondisi yang sedang terjadi.
Menurut peneliti ISI ( Institute for Strategic Initiative ) dan Direktur Publik Baru, Willy Purna
Samadhi, salah satu syarat yang menjadi persoalan adalah syarat eligibilitas, di mana
kepesertaan program JKP adalah membayar iuran 12 bulan dalam 24 bulan, serta membayar
iuran paling singkat enam bulan berturut-turut.
"Lebih ke persoalan relevansi dengan kondisi kita sekarang. Jika merujuk aturan tersebut,
manfaat JKP baru bisa dipakai 2 tahun lagi. Jadi manfaat JKP baru bisa dipakai manfaat kalau
terkena PHK di Februari atau Maret 2023. Padahal situasi pandemi banyak buruh atau pekerja
yang sudah kena PHK tetapi belum bisa menikmati manfaat," kata Willy kepada Lokadata, Jumat
(28/5/2021).
4
