Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 Januari 2021
P. 104
Judul Ini Catatan 4 RPP Turunan Ketenagakerjaan di UU Ciptaker
Nama Media okezone.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/01/28/320/2352430/ini-
catatan-4-rpp-turunan-ketenagakerjaan-di-uu-ciptaker?page=1
Jurnalis Michelle Natalia
Tanggal 2021-01-28 15:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Netral
Narasumber
negative - Yusuf Rendy Manilet (Ekonom Center of Reform on Economics (CORE)) Tentu ada
beberapa poin yang sangat terlihat. Seperti misalnya tentang pesangon yang tentu berkurang
sesuai dengan RPP, yang tadinya 32 kali menjadi hanya 25 kali
neutral - Yusuf Rendy Manilet (Ekonom Center of Reform on Economics (CORE)) Betul, bahwa
di dalam PP JKP juga diatur tentang adanya jaminan pemerintah kepada pekerja yang kehilangan
pekerjaan hanya saja salah satu skemanya melalui BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan,
padahal kita tahu bahwa tidak semua unit usaha/pekerja mendapatkan jaminan ini,
neutral - Yusuf Rendy Manilet (Ekonom Center of Reform on Economics (CORE)) Konsolidasi lain
juga masalah data terkait para pekerjaa yang terkena PHK, saat ini datanya memang belum
sempurna sehingga ini perlu disempurnakan untuk menjalankan aturan tentang PP JKP
Ringkasan
Pemerintah akan mengeluarkan 4 PP turunan untuk UU Cipta Kerja di bidang ketenagakerjaan
kalau dari melihat dari pekerja. Keempat peraturan tersebut antara lain PP tentang Penggunaan
Tenaga Kerja Asing (TKA), PP tentang Hubungan Kerja, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), PP tentang Pengupahan, dan PP tentang Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP). Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet
memberikan catatan terkait dampak PP ini terhadap pekerja.
INI CATATAN 4 RPP TURUNAN KETENAGAKERJAAN DI UU CIPTAKER
Pemerintah akan mengeluarkan 4 PP turunan untuk UU Cipta Kerja di bidang ketenagakerjaan
kalau dari melihat dari pekerja.
Keempat peraturan tersebut antara lain PP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), PP
tentang Hubungan Kerja, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK), PP tentang Pengupahan, dan PP tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
103
