Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 Januari 2021
P. 105
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet memberikan catatan
terkait dampak PP ini terhadap pekerja.
"Tentu ada beberapa poin yang sangat terlihat. Seperti misalnya tentang pesangon yang tentu
berkurang sesuai dengan RPP, yang tadinya 32 kali menjadi hanya 25 kali," ujar Yusuf kepada
MNC News Portal di Jakarta, Kamis(28/1/2021).
Sebenarnya, tambah Yusuf, ini tentu akan mendorong investor untuk kemudian masuk karena
potensi beban yang berkurang. Hanya saja, jika peraturan perubahan ini tidak diimbangi dengan
peningkatan Jaminan Perlindungan Sosial dari pemerintah, hal ini tentu perlu di waspadai.
Apalagi dalam konteks pemulihan ekonomi seperti saat ini dan tahun depan tentu masalah PHK
dan pesangon ini menjadi hal krusial.
"Betul, bahwa di dalam PP JKP juga diatur tentang adanya jaminan pemerintah kepada pekerja
yang kehilangan pekerjaan hanya saja salah satu skemanya melalui BPJS Ketenagakerjaan dan
Kesehatan, padahal kita tahu bahwa tidak semua unit usaha/pekerja mendapatkan jaminan ini,"
terang Yusuf.
Menurut dia, konsolidasi pekerja yang belum mendapatkan BPJS inilah yang perlu didiskusikan
lebih lanjut.
"Konsolidasi lain juga masalah data terkait para pekerjaa yang terkena PHK, saat ini datanya
memang belum sempurna sehingga ini perlu disempurnakan untuk menjalankan aturan tentang
PP JKP," tutur Yusuf.
104
