Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 Januari 2021
P. 112

Untuk  pembayaran  klaim  JHT  sebanyak  27.260  klaim  dengan  total  Rp401.265.423.990.
              Sedangkan sisanya adalah pembayaran klaim Jaminan Pensiun (JP) sebanyak 7167 klaim dengan
              total sebesar Rp5.725.487.253.

              Kemudian  pembayaran  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK)  sebanyak  4.571  klaim  dengan  total
              Rp40.322.688.530, dan Jaminan Kematian (JKM) 323 klaim sebesar Rp12.395.000.000.

              Pembayaran  klaim  JHT  mendominasi  karena  beberapa  hal.  Di  antaranya,  kondisi  pandemi
              menyebabkan banyak tenaga kerja yang dirumahkan dan mengajukan klaim JHT.

              Meningkatnya  angka  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  di  Karawang  sebagai  dampak  dari
              pandemi COVID-19 menyebabkan jumlah pembayaran klaim mengalami peningkatan.

              "Kami  tentu  memahami  kondisi  ini,  dan  harus  tetap  berupaya  memberikan  pelayanan  yang
              terbaik untuk memberikan hak peserta. Kami pastikan kondisi pandemi, serta adanya relaksasi
              iuran tidak mengganggu likuiditas pembayaran Klaim peserta," kata Dewo.

              Sementara itu, pada tahun 2020, penerimaan iuran (unaudited) BPJAMSOSTEK tercacat berhasil
              dibukukan sebesar Rp73,31 triliun secara nasional.

              Iuran tersebut ditambah pengelolaan investasi berkontribusi pada peningkatan dana kelolaan
              mencapai Rp486,38 triliun pada akhir Desember 2020.

              BPJAMSOSTEK  juga  mencatatkan  hasil  investasi  sebesar  Rp32,30  triliun,  dengan  Yield  on
              Investment (YOI) yang didapat sebesar 7,38 persen.

              Dana dan hasil Investasi tersebut mengalami pertumbuhan masing masing sebesar 12,59 persen
              dan 10,85 persen dibandingkan tahun akhir 2019.

              Investasi BPJAMSOSTEK itu sendiri dilaksanakan berdasarkan PP Nomor 99 tahun 2013 dan PP
              Nomor 55 tahun 2015, yang mengatur jenis instrumen-instrumen investasi yang diperbolehkan
              berikut dengan batasan-batasannya.
              Ada juga Peraturan OJK Nomor 1 tahun 2016 yang juga mengharuskan penempatan pada Surat
              Berharga Negara sebesar minimal 50 persen.

              Untuk  alokasi  dan  dana  investasi,  BPJAMSOSTEK  menempatkan  menempatkan  sebesar  64
              persen  pada  surat  utang,  17  persen  saham,  10  persen  deposito,  8  persen  reksadana,  dan
              investasi langsung sebesar 1 persen.


























                                                           111
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117