Page 122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 Januari 2021
P. 122
Judul Hak Ibu Bekerja Saat Hamil dan Menyusui, dari Upah Penuh hingga
Nursing Room
Nama Media bisnis.com
Newstrend Hak Cuti Melahirkan
Halaman/URL https://lifestyle.bisnis.com/read/20210128/236/1349136/hak-ibu-
bekerja-saat-hamil-dan-menyusui-dari-upah-penuh-hingga-nursing-
room
Jurnalis Dewi Andriani
Tanggal 2021-01-28 13:59:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Friska Finalia Sitohang (HR Manager PT Global Urban Esensial) Mereka memainkan ini
supaya sustainability perusahaan mereka tetap terjaga. Padahal yang mereka tidak ngeh, jika
mau dibawa ke jalur hukum, mau dibawa ke dinas ketenagakerjaan, mereka akan kalah pasti
positive - Friska Finalia Sitohang (HR Manager PT Global Urban Esensial) Tanyakan hal-hal utama
berdasarkan aturan pemerintah, hal-hal pendukung yang perusahaan berikan, dan fleksibilitas
dari peraturan pemerintah yang diciptakan oleh perusahaan. Justru kalau calon karyawan
bertanya ini itu kita happy. Berarti ada ketertarikan lebih untuk long last bekerja di kita
Ringkasan
Kehamilan dan menyusui adalah hak istimewa yang hanya dimiliki oleh wanita. Tidak hanya di
dalam keluarga, lingkungan pun perlu mendukung agar wanita bisa mendapatkan kedua hak
tersebut. Senada dengan hasil survei dari Teman Bumil dan Populix, Maria Ulfah Anshor,
komisioner Komnas Perempuan, berpendapat bahwa meski kebijakan terkait hak untuk hamil
dan menyusui bagi ibu bekerja sudah baik, tetapi implementasinya belum ideal. Misalnya bagi
pekerja kontrak yang masih dibatasi untuk tidak boleh menikah dan memiliki anak dalam masa
tertentu.
Pelaku usaha sudah seharusnya bisa berkomitmen dengan peraturan yang ada ketika mengubah
perusahaan mereka dalam bentuk PT (Perseroan Terbatas) atau badan usaha. Mereka juga harus
siap untuk menyiapkan semua fasilitas pendukung. Karenanya, wanita berhak untuk menuntut
maupun melaporkan perusahaan tempat mereka bekerja jika tidak mendapatkan haknya untuk
hamil dan menyusui. Maria menjabarkan, Komnas Perempuan terbuka untuk membantu
memberikan rujukan atau memberikan semacam surat keterangan untuk melanjutkan
pengaduan ke kementerian ketenagakerjaan.
121
