Page 113 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 MARET 2021
P. 113
SINERGI KEMNAKER-BPJS TK, DEWAS BEBERKAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN KE
DEPAN
JAKARTA - Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri mengemukakan
rencana kerja untuk lima tahun ke depan. Menurut dia, rencana kerja itu berisi tiga pilar dan
enam lompatan. Tiga pilar yang dimaksud Zuhri yaitu memastikan dan mendorong semua
program dan kegiatan dapat meningkatkan dan kemaslahatan.
Kemudian, memastikan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan dengan
berprinsip tata kelola yang baik sebagaimana termaktub di Perpres 25 Tahun 2020 tentang Tata
Kelola BPJS Ketenagakerjaan.
"Memastikan agar pengelolalaan bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang sehat dan
normal," papar dia.
Sementara itu, Zuhri menyebut, enam lompatan rencana kerja Dewas BPJS Ketenagakerjaan
meliputi mendorong peningkatan kepesertaan yang berbasis sinkronisasi data.
Kemudian, kata dia, mendorong terus perbaikan layanan dengan pendekatan strategis, efisiensi,
dan dukungan IT.
"Memperhatikan risiko operasional dan investasi yang mempengaruhi kesejahteraan keuangan
program BPJS Ketenagakerjaan," ucap dia.
Dia pun mendorong pemenuhan standar pelaksanaan operasional BPJS Ketenagakerjaan sesuai
dengan tata kelola yang baik dan performance yang baik.
"Kami juga menindaklanjuti rekomendasi baik itu dari internal maupun eksternal dan mendorong
agar percepatan penyelesaian gap atau jarak regulasi dengan implementasi operasional," ujar
Muhammad Zuhri.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, meminta percepatan integrasi data Sistem Informasi
Ketenagakerjaan (Sisnaker) dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP).
"Kami harus pastikan program JPK tepat sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan
sebab salah satu syarat penerima program JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta
BPJS Ketenagakerjaan," kata Ida Fauziah saat menerima audiensi Dewan Pengawas dan Direksi
BPJS Ketenagakerjaan di kantor Kemnaker, Selasa (23/3).
Dia mengatakan, dengan adanya integrasi data, pemerintah segera menggulirkan program JKP
melalui BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya, sambung dia, manfaat JKP akan diberikan kepada
pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Adapun bentuk penerima manfaat program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja,
dan pelatihan kerja," ujar Menaker.
Dalam kesempatan ini Ida Fauziah juga menjabarkan berbagai hal untuk mengoptimalkan sinergi
Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan.
Pertama, kata dia, integrasi data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker dalam
implementasi Program JKP dan operasional sistem informasi pasar kerja.
Kedua, ujar Politikus PKB itu, BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan perkembangan dan
dinamika pengelolaan program jaminan sosial secara periodik bulanan (monthly) kepada
Kemnaker.
112
