Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 MARET 2021
P. 116
Judul Menaker dan BPJS Ketenagakerjaan Bahas Jaminan Kehilangan
Pekerjaan
Nama Media okezone.com
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/03/23/320/2382762/menaker-
dan-bpjs-ketenagakerjaan-bahas-jaminan-kehilangan-pekerjaan
Jurnalis Michelle Natalia
Tanggal 2021-03-23 16:29:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Muhammad Zuhri (Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan) Rencana kerja itu berisi 3 pilar
dan 6 lompatan
neutral - Muhammad Zuhri (Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan) Kami juga mendorong
pemenuhan standar pelaksanaan operasional BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan tata kelola
yang baik dan performance yang baik, menindaklanjuti rekomendasi baik itu dari internal
maupun eksternal, dan mendorong agar percepatan penyelesaian gap atau jarak regulasi dengan
implementasi operasional
Ringkasan
Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri mengemukakan rencana kerja
pihaknya untuk lima tahun ke depan. Hal ini disampaikannya dalam dalam audiensi dengan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah terkait program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP), "Rencana kerja itu berisi 3 pilar dan 6 lompatan," ujar Zuhri di Jakarta, Selasa(23/3/2021).
MENAKER DAN BPJS KETENAGAKERJAAN BAHAS JAMINAN KEHILANGAN
PEKERJAAN
JAKARTA - Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri mengemukakan
rencana kerja pihaknya untuk lima tahun ke depan. Hal ini disampaikannya dalam dalam audiensi
dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah terkait program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP), "Rencana kerja itu berisi 3 pilar dan 6 lompatan," ujar Zuhri di Jakarta,
Selasa(23/3/2021).
Tiga pilar yang dimaksud Zuhri antara lain memastikan dan mendorong semua program dan
kegiatan dapat meningkatkan dan kemaslahatan, kedua memastikan penyelenggaraan jaminan
sosial ketenagakerjaan dilakukan dengan berprinsip tata kelola yang baik sebagaimana
115
