Page 115 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 MARET 2021
P. 115
"Kita harus pastikan program JPK tepat sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab
salah satu syarat penerima program JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan," kata Ida saat menerima audiensi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS
Ketenagakerjaan di kantor Kemenaker, Selasa (23/3).
Ida mengatakan, dengan adanya integrasi data, pemerintah segera menggulirkan program JKP
melalui BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya, manfaat JKP akan diberikan kepada pekerja yang
terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Adapun bentuk penerima manfaat program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja,
dan pelatihan kerja," ucap Ida.
Dalam kesempatan tersebut, Ida juga menjabarkan berbagai hal untuk mengoptimalkan sinergi
Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan.
, integrasi data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kemenaker dalam implementasi Program
JKP dan operasional sistem informasi pasar kerja di Kemenaker.
, BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan perkembangan dan dinamika pengelolaan program
jaminan sosial secara periodik bulanan () kepada Kemenaker.
, dalam rangka perluasan dan pembinaan kepesertaan serta penegakan hukum, perlu dilakukan
kembali Koordinasi Fungsional (KF) antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kemenaker dari tingkat
pusat sampai ke daerah yang melibatkan mediator, pengawas, pengantar kerja, wasrik BPJS,
dan dinas daerah.
, kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dan Polteknaker baik dalam bidang akademis maupun
nonakademis.
, kepesertaan dan manfaat bagi pekerja migran Indonesia (PMI) perlu ditingkatkan dan diatur
pelaksanaannya di luar negeri (negara lain).
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri
mengemukakan rencana kerja pihaknya untuk lima tahun ke depan. Rencana kerja itu berisi 3
pilar dan 6 lompatan.
Tiga pilar yang dimaksud Zuhri yaitu memastikan dan mendorong semua program dan kegiatan
dapat meningkatkan dan kemaslahatan. Kemudian, memastikan penyelenggaraan jaminan sosial
ketenagakerjaan dilakukan dengan berprinsip tata kelola yang baik sebagaimana termaktub di
Perpres 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola BPJS Ketenagakerjaan.
Serta memastikan agar pengelolalaan bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang sehat
dan normal.
Sementara enam lompatan rencana kerja Dewas BPJS Ketenagakerjaan meliputi mendorong
peningkatan kepesertaan yang berbasis sinkronisasi data; mendorong terus perbaikan layanan
dengan pendekatan strategis, efisiensi, dan dukungan IT; memperhatikan risiko operasional dan
investasi yang mempengaruhi kesejahteraan keuangan program BPJS Ketenagakerjaan.
"Kami juga mendorong pemenuhan standar pelaksanaan operasional BPJS Ketenagakerjaan
sesuai dengan tata kelola yang baik dan performance yang baik; menindaklanjuti rekomendasi
baik itu dari internal maupun eksternal; dan mendorong agar percepatan penyelesaian gap atau
jarak regulasi dengan implementasi operasional," ujar Zuhri.
114
