Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 MARET 2021
P. 17
Ketenagakerjaan," kata Menaker, Ida Fauziyah saat menerima audiensi Dewan Pengawas dan
Direksi BPJS Ketenagakerjaan, di kantor Kemnaker, Selasa (23/3).
Menaker mengatakan dengan adanya integrasi data, pemerintah segera menggulirkan program
JKP melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Nantinya, manfaat JKP akan diberikan kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja
(PHK).
“Adapun bentuk penerima manfaat program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja,
dan pelatihan kerja," jelasnya.
Optimalisasi Sinergi
Lebih jauh, Menaker menjabarkan berbagai hal untuk mengoptimalkan sinergi Kemnaker dan
BPJS Ketenagakerjaan.
Pertama, integrasi data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker dalam implementasi
program JKP dan operasional sistem informasi pasar kerja di Kemnaker.
Kedua, BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan perkembangan dan dinamika pengelolaan
program jaminan sosial secara periodik bulanan (monthly) kepada Kemnaker.
Ketiga, dalam rangka perluasan dan pembinaan kepesertaan serta penegakan hukum, perlu
dilakukan kembali Koordinasi Fungsional (KF) antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker.
"KF harus dimulai dari tingkat pusat sampai ke daerah yang melibatkan mediator, pengawas,
pengantar kerja, wasrik BPJS, dan dinas daerah," imbuhnya.
Keempat, kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) baik
dalam bidang akademis maupun nonakademis.
Kelima, kepesertaan dan manfaat bagi pekerja migran Indonesia (PMI) perlu ditingkatkan dan
diatur pelaksaannya di luar negeri (negara lain).
Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri mengemukakan
rencana kerja pihaknya untuk lima tahun ke depan.
Rencana kerja itu berisi tiga pilar yaitu memastikan peningkatan dan kemaslahatan program,
tata kelola penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan yang baik sesuai regulasi, dan
memastikan penggunaan pendekatan yang sehat dan normal dalam pengelolaannya.
Selain itu, kata dia, ada enam lompatan BPJS Ketenagakerjaam ke depan. Enam lompatan
rencana kerja Dewas BPJS Ketenagakerjaan meliputi peningkatan kepesertaan yang berbasis
sinkronisasi data, mendorong terus perbaikan layanan dengan pendekatan strategis, efisiensi,
dan dukungan IT, memperhatikan risiko operasional, dan investasi yang mempengaruhi
kesejahteraan keuangan program BPJS Ketenagakerjaan. ruf/N-3
16
