Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 MARET 2021

KEMNAKER FOKUS MEMPERHATIKAN MASALAH PSIKOLOGIS DAN MENTAL
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memberikan perhatian serius
terhadap kondisi piskologis dan kesehatan mental pekerja migran Indonesia (PMI) yang akan
berangkat ke negara penempatan.

Hal tersebut sesuai amanat Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), sebagai salah satu dokumen bagi calon PMI.

Direktur Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kemnaker Eva Trisiana
mengatakan bahwa salah satu pengaturan lebih teknis penempatan dan pelindungan pekerja
migran adalah Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan
Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia.

"Pengaturan khusus ini maknanya adalah kondisi psikologi dianggap sebagai hal penting bagi
calon pekerja migran Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya," ujar Eva dalam seminar bertajuk
'Kegiatan Intervensi Psikologis untuk CPMI' di Jakarta, Selasa (23/3).

Eva menjelaskan upaya pemerintah membekali PMI dengan keterampilan yang menunjang
pekerjaan telah dilakukan melalui Balai Latihan Kerja (BLK).

"Namun hal yang terkait dengan kondisi psikologis dan kesehatan mental PMI masih menjadi
fokus perhatian," katanya.
Eva mengakui bahwa penerapannya masih belum optimal. Menurutnya, ketidaksiapan kondisi
psikologi dapat mengarah menjadi ancaman stres dan gangguan psikologis bagi PMI.

Baik terkait dengan situasi kerja, perbedaan budaya dan situasi negara tempat bekerja, serta
kecemasan yang timbul dari keluarga yang ditinggalkan.

"Hal ini pada gilirannya dapat juga berdampak kepada kenyamanan dan kesiagaan bekerja
selama di negara tujuan penempatan," ujarnya.

Eva menambahkan pihaknya secara khusus memberikan apresiasi kesediaan BLK dan Lembaga
Pelatihan Kerja (LPK) dan seluruh CPMI yang berpartisipasi di acara seminar ini.

Kemnaker, lanjut Eva, menyambut positif langkah Universitas Mercu Buana menggelar seminar
bertema "Intervensi Psikologis untuk Calon Pekerja Migran Indonesia".

Menurut Eva, kegiatan seminar ini juga sebagai soft reminder kepada Kemnaker selaku pembuat
kebijakan dalam tata kelola penempatan PMI.

Seminar ini juga sekaligus sebagai kesempatan untuk menguji coba model, pola, pendekatan,
dan/atau teori yang sesuai untuk konteks PMI.
"Hasil dari kegiatan ini tentunya dapat memberikan gambaran dan rekomendasi, " ujar Eva.

Dia berharap ke depan kegiatan serupa bisa lebih lebih fokus kepada segmen CPMI atau negara
tujuan penempatan tertentu, untuk dapat menggambarkan apakah terdapat perbedaan
treatment signifikan terkait dengan intervensi psikologis.

"Ke depannya lagi, kami sungguh berharap upaya-upaya ini dapat memberikan kontribusi konkrit
dalam mewujudkan tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia, sesuai kondisi ideal yang
diharapkan dalam peraturan perundang-undangan," pungkas Eva.

43