Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 MARET 2021

KOMBATAN TUNTUT KEJARI PURWOKERTO USUT TUNTAS KASUS JPS KEMNAKER

Purwokerto - Sekitar 30 warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Banyumas Tegakkan
Keadilan (Kombatan) menggelar aksi damai menuntut Kejaksaan Negeri Purwokerto mengusut
tuntas kasus dugaan korupsi dana jaring pengaman sosial (JPS) Kementerian Ketenagakerjaan.

Aksi damai yang digelar di halaman Kantor Kejari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa
Tengah, Selasa siang, diisi dengan teatrikal yang menggambarkan seorang wanita berhijab yang
mereka sebut sebagai "Bunda Melon".

Selain itu, terdapat pula sejumlah wanita berkerudung yang direpresentasikan sebagai 48
kelompok yang dijanjikan menerima bantuan JPS Kemnaker. Dalam hal ini, program JPS
Kemnaker tersebut diberikan kepada kelompok masyarakat terdampak COVID-19 sebagai upaya
pemberdayaan.

Saat ditemui wartawan, Koordinator Kombatan Taufik Hidayat mengatakan bahwa aksi damai
tersebut merupakan bentuk dukungan kepada Kejari Purwokerto untuk nengusut dalang utama
di balik kasus dugaan korupsi dana JPS Kemnaker tersebut.

Menurut dia, "Bunda Melon" yang digambarkan dalam teatrikal tersebut merupakan orang
berpengaruh di Banyumas, punya jabatan, dan memiliki akses ke Kemnaker yang menfasilitasi
turunnya dana JPS.

"Sementara beberapa wanita berkerudung merepresentasikan 48 kelompok yang dijanjikan
mendapat bantuan. Mereka kebanyakan adalah kelompok perempuan yang diberikan janji
mendapat bantuan Rp40 juta tetapi belum sampai kelompok sudah diminta," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, banyak anggota kelompok yang mempertanyakan kenapa mereka tidak
menerima dana bantuan tersebut.
Lebih lanjut, Taufik mengatakan bahwa penetapan tersangka kasus dugaan korupsi tersebut
seharusnya tidak hanya berhenti pada AM dan MT saja.

Menurut dia, dua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Purwokerto tersebut
memiliki kedekatan dengan seorang perempuan yang menjadi anggota DPR RI dari Daerah
Pemilihan Jawa Tengah VIII (Banyumas dan Cilacap).

Dalam hal ini, kata dia, akses dana bantuan dari Kemnaker tersebut dapat turun, salah satunya
melalui jalur anggota legislatif.

"Partainya sama dengan pelaku MT," katanya.

Ia mengatakan kasus dugaan korupsi dana JPS Kemnaker tersebut melibatkan sosok yang
disebut "Bunda Melon" dan pihaknya mengecam para individu atau kelompok yang melakukan
tindakan tidak terpuji dengan menyelewengkan dana bantuan bagi warga yang terdampak
COVID-19.
Selain itu, kata dia, Kombatan mendukung Kejari Purwokerto untuk menindak tegas terhadap
siapa saja yang menyelewengkan dana bantuan sosial dalam rangka supremasi hukum.

"Kami meminta Kejari Purwokerto agar menjunjung profesionalitas dan tidak terpengaruh pihak
lain," katanya.

Sementara itu, Kepala Kejari Purwokerto Sunarwan memberikan apresiasi atas dukungan
masyarakat dalam perkara tersebut dan pihaknya akan bekerja secara profesional.

47