Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2020

Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Menurut Haiyani, perubahan ketentuan ketenagakerjaan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja
akan memengaruhi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan
sosialisasi agar terdapat pemahaman yang sama, baik di internal pengawasan ketenagakerjaan,
maupun stakeholder mitra pengawas ketenagakerjaan, dalam melaksanakan fungsi pengawasan
ketenagakerjaan. Sehingga fungsi pengawasan ketenagakerjaan dapat berjalan dengan baik,
meskipun belum terdapat peraturan pelaksananya.

"Keberhasilan kegiatan pengawas ketenagakerjaan di dalam mengawasi dan menegakkan
pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di perusahaan, tidak terlepas dari
peran stakeholder mitra pengawas ketenagakerjaan," kata Haiyani seperti dikutip laman resmi
Kemnaker.

Selain pengawas ketenagakerjaan, sambungnya, mitra tersebut merupakan pihak yang
berhubungan langsung dengan perusahaan, pengusaha, maupun pekerja/buruh. Mereka
menjadi pihak pertama yang akan menjadi tempat konsultasi dan penasehatan teknis terkait
permasalahan ketenagakerjaan, tidak terkecuali substansi yang terdapat dalam UU Cipta kerja,
terutama kluster ketenagakerjaan.

"Oleh karena itu, perlu mempersiapkan diri dengan memahami isi substansi kluster
ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga dapat memberikan pemahaman yang
utuh kepada masyarakat, terutama masyarakat industri," katanya.

Sementara Sesditjen PHI dan Jamsos, Adriani, mengemukakan sejumlah urgensi UU Cipta Kerja.
Di antaranya UU Cipta Kerja bertujuan untul merespon dinamika ekonomi global secara cepat
dan tepat.

"Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat," kata Adriani.
UU Cipta Kerja juga disebutnya ditujukan untuk untuk memanfaatkan bonus demografi agar
dapat keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Dengan target peningkatan
investasi sebesar 6,6 hingga 7 persen, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi
mencapai 5,7 hingga 6 persen.
Ia menambahkan, UU Cipta Kerja juga untuk menciptakan lapangan kerja baru melalui
peningkatan investasi, dengan tetap meningkatkan perlindungan bagi pekerja/buruh.

9