Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2020

BERSIAP UPAH TAK BERTAMBAH

Pekerja dianjurkan membuat perencanaan keuangan agar penghasilan yang diperoleh cukup
untuk kebutuhan hidup.

Sudah lima bulan terakhir Wisnu Yoga terpaksa mengencangkan ikat pinggang karena gajinya
dipotong oleh perusahaannya. Pemotongan penghasilan itu terkait dengan pendapatan
perusahaan yang menyusut drastis setelah muncul wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Tahun depan, perusahaannya memastikan tidak akan ada kenaikan gaji. Bahkan, menurut
rencana, justru pemotongan gaji itu akan berlanjut. Sebab, sampai saat ini belum jelas kapan
pandemi akan berakhir.

Dengan alasan itulah, Wisnu perlu mengatur keuangan secara ketat agar gajinya bisa mencukupi
kebutuhan hidupnya dalam sebulan. Dia harus menghitung matang setiap pengeluaran. Apalagi
karyawan swasta berusia 28 tahun itu tengah mengikuti pendidikan pasca-sarjana. "Pengeluaran
biaya indekos dan kuliah kan enggak bisa ditawar," ujar dia, kemarin.

Menurut Wisnu, pengeluaran untuk entertainment sudah dicoret dari daftar pengeluaran. Ia juga
memilih memasak sendiri supaya lebih hemat. "Kalau dulu nongkrong, ngopi, nonton, sekarang
enggak usah dulu," ujarnya.

Pemerintah memutuskan tidak akan ada kenaikan upah minimum pada 2021. Keputusan itu
tertuang dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/11/HK.04/ X/2020 tentang
Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-
19). Menteri. Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta kepala daerah masing-masing provinsi
menyesuaikan ketentuan tentang upah minimum tersebut.

Keputusan pemerintah ini didasarkan pada kondisi perekonomian nasional yang merosot akibat
adanya pandemi Covid-19. Pemerintah juga memperhatikan kemampuan perusahaan dalam
memenuhi hak pekerja ataupun buruh, termasuk dalam membayar upah.

Namun sejumlah organisasi buruh memprotes keputusan itu. Di Bekasi, misalnya. Kemarin,
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Bekasi di Jalan Ahmad Yani. Mereka tetap menuntut
kenaikan upah. Apalagi ada sejumlah daerah yang telah memutuskan untuk menaikkan UMP,
seperti Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan DKI Jakarta.

"Aksi hari ini untuk pengawalan dewan pengupahan yang sedang berunding tentang UMK," kata
Sekretaris DPC Konfederasi SPSI Bekasi, Fajar Winamo. Menurut Fajar, nilai kenaikan upah itu
bisa disesuaikan dengan situasi pandemi saat ini. "Saat ini situasinya berbeda dibanding tahun-
tahun sebelumnya. Karena itu, kami akan mengikuti hasil perundingan."

Selain di Bekasi, unjuk rasa terjadi di depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
Sekitar 500 buruh dan pelajar mengkritik keputusan pemerintah yang tidak menaikkan upah.

Perencana keuangan dari Financial Consulting, Eko Endarto, mengatakan pandemi memang
membuat ekonomi berubah. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) membuat
banyak perusahaan terpaksa merumahkan ataupun memotong gaji pekerjanya.

Tuntutan kenaikan gaji akan sulit dipenuhi karena kondisi keuangan perusahaansedangmerosot.
Karena itu, ada baiknya karyawan membuat perencanaan keuangan agar penghasilan yang
diperoleh dapat mencukupi kebutuhan hidup.

11