Page 9 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2020
P. 9
Judul Kemnaker Sosialisasi UU Cipta Kerja Ke Pengawas dan Mitra
Nama Media republika.co.id
Newstrend Sosialisasi Omnibus Law Kluster Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qjxzuj380/kemnaker-sosialisasi-uu-cipta-
kerja-ke-pengawas-dan-mitra
Jurnalis Hiru Muhammad
Tanggal 2020-11-18 06:07:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Haiyani Rumondang (Dirjen Binwasnaker) Keberhasilan kegiatan pengawas
ketenagakerjaan di dalam mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-
undangan ketenagakerjaan di perusahaan, tidak terlepas dari peran stakeholder mitra pengawas
ketenagakerjaan
positive - Haiyani Rumondang (Dirjen Binwasnaker) Oleh karena itu, perlu mempersiapkan diri
dengan memahami isi substansi kluster ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga
dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat, terutama masyarakat industri
neutral - Adriani (Sesditjen PHI dan Jamsos) Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi
Indonesia akan melambat
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan terus mensosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, Kluster Ketenagakerjaan. Kali ini, sosialisasi dilakukan di Hotel Ciputra,
Jakarta Barat, Selasa (17/11), kepada pengawas dan stakeholder mitra pengawas
ketenagakerjaan guna memiliki pemahaman yang sama.
KEMNAKER SOSIALISASI UU CIPTA KERJA KE PENGAWAS DAN MITRA
Kementerian Ketenagakerjaan terus mensosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, Kluster Ketenagakerjaan. Kali ini, sosialisasi dilakukan di Hotel Ciputra,
Jakarta Barat, Selasa (17/11), kepada pengawas dan stakeholder mitra pengawas
ketenagakerjaan guna memiliki pemahaman yang sama.
Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang, mengatakan, UU Cipta Kerja telah mengubah,
menghapus, atau menetapkan pengaturan baru terhadap beberapa ketentuan yang telah berlaku
dan ada saat ini, meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Undang-
8
