Page 189 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2020
P. 189
PEMERINTAH SIAP GELAR KONSULTASI PUBLIK SOAL ATURAN TURUNAN UU CIPTA
KERJA
Pemerintah terus berupaya untuk menyelesaikan peraturan pelaksanaan turunan Undang-
Undang Cipta Kerja. Di samping itu, pemerintah juga menyiapkan sosialisasi dan konsultasi publik
yang akan dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia.
"Pemerintah menyiapkan program sosialisasi dan konsultasi publik atas semua RPP (Rancangan
Peraturan Pemerintah) dan RPerpres (Rancangan Peraturan Presiden) turunan UU Cipta Kerja,
guna memberikan pemahaman yang jelas dan lengkap kepada masyarakat, supaya masyarakat
yang akan memberikan masukan sudah memahami terlebih dulu substansinya, sehingga
masukan yang diberikan bisa lebih fokus dan substantif," demikian disampaikan Sekretaris
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam keterangan pers
tertulisnya, yang diunggah di laman Sekretariat Kabinet, Selasa (17/11).
Susiwijono menambahkan, program sosialisasi dan konsultasi publik ini akan menggandeng
berbagai stakeholders. "Program sosialisasi dan konsultasi publik ini akan menggandeng seluruh
K/L yang menjadi penanggung jawab teknis dari semua sektor di UU Cipta Kerja, pemerintah
daerah, semua asosiasi usaha, serikat pekerja, para ahli dan praktisi terkait, seluruh media dan
para akademisi di perguruan tinggi seluruh Indonesia, serta semua komponen masyarakat yang
diharapkan akan memberikan masukan substansi RPP dan RPerpres turunan UU Cipta Kerja,"
ujarnya.
Disampaikan bahwa aturan turunan tersebut ditargetkan selesai minggu ini atau paling lambat
pada Jumat ini (20/11), kecuali untuk beberapa RPP yang memerlukan konsolidasi substansi
dengan banyak Kementerian/Lembaga (K/L). Aturan turunan tersebut terdiri dari 40 peraturan
pemerintah (PP) dan 4 peraturan presiden (Perpres). "Hingga saat ini, sudah ada 24 Rancangan
PP yang telah diselesaikan pembahasannya dengan semua K/L yang terkait, dan akan terus
dikebut untuk merampungkan sisanya dengan melakukan pembahasan bersama semua K/L pada
pekan ini," ujarnya.
Ditambahkannya, selain 24 RPP (atau sisanya ada 16 RPP), saat ini sudah ada draf awal RPP-
nya, namun sedang dalam tahap sinkronisasi antar K/L. Kemenko Perekonomian terus
mengoordinasikan bersama K/L yang menjadi penanggung jawab RPP atau RPerpres tersebut,
untuk mempercepat proses sinkronisasi dan penyelesaian RPP ini. "Kami terus mendorong
percepatan penyelesaian RPP di internal pemerintah, agar segera dapat diunggah di Portal Resmi
UU Cipta Kerja (https://uu-ciptakerja.go.id), supaya masyarakat dapat segera mengakses dan
mengunduh draf RPP, sehingga dapat segera memberikan masukan dan usulan atas substansi
RPP tersebut," ungkapnya.
Pemerintah telah mengundang dan membuka ruang partisipasi publik yang seluas-luasnya dalam
penyusunan dan perumusan RPP dan RPerpres turunan UU Cipta Kerja, dengan menyediakan
akses secara fisik di Posko Cipta Kerja (d/a Kantor Kemenko Perekonomian di Gedung Pos Besar
Lantai 6, Jl. Lap. Banteng Utara No.1 Jakpus), dan akses secara daring melalui Portal Resmi UU
Cipta Kerja.
Pemerintah berharap dengan penyediaan akses yang mudah kepada masyarakat, baik akses
secara fisik maupun secara daring, akan memudahkan dan lebih mendorong masyarakat untuk
dapat memberikan masukan terhadap substansi dan materi RPP dan RPerpres turunan UU Cipta
Kerja. Selain itu, pemerintah juga menegaskan perlunya masyarakat untuk lebih aktif
memberikan masukan, karena justru di aturan tingkat PP dan perpres inilah yang nanti akan
mengatur lebih lanjut berbagai norma aturan yang sudah ditetapkan di dalam UU Cipta Kerja,
yang menguraikan lebih detail dan lebih lengkap, untuk menjadi dasar dalam pelaksanaan
operasional seluruh ketentuan yang diatur di dalam UU Cipta Kerja. Editor : Frans
(ftagawai@gmail.com).
188
