Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2020
P. 62
Sosialisasi diberikan kepada pengawas dan stakeholder mitra pengawas ketenagakerjaan guna
memiliki pemahaman yang sama.
Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang, mengatakan, UU Cipta Kerja telah mengubah,
menghapus, atau menetapkan pengaturan baru terhadap beberapa ketentuan yang telah berlaku
dan ada.
Ini meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Undang-Undang Nomor 24 tahun
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Menurut Haiyani, perubahan ketentuan ketenagakerjaan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja
akan memengaruhi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan.
Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi agar terdapat pemahaman yang sama, baik di internal
pengawasan ketenagakerjaan, maupun stakeholder mitra pengawas ketenagakerjaan, dalam
melaksanakan fungsi pengawasan ketenagakerjaan.
Sehingga fungsi pengawasan ketenagakerjaan dapat berjalan dengan baik, meskipun belum
terdapat peraturan pelaksananya.
"Keberhasilan kegiatan pengawas ketenagakerjaan di dalam mengawasi dan menegakkan
pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di perusahaan, tidak terlepas dari
peran stakeholder mitra pengawas ketenagakerjaan," kata Haiyani.
Selain pengawas ketenagakerjaan, sambungnya, mitra tersebut merupakan pihak yang
berhubungan langsung dengan perusahaan, pengusaha, maupun pekerja/buruh.
Mereka menjadi pihak pertama yang akan menjadi tempat konsultasi dan penasehatan teknis
terkait permasalahan ketenagakerjaan, tidak terkecuali substansi yang terdapat dalam UU Cipta
kerja, terutama kluster ketenagakerjaan.
"Oleh karena itu, perlu mempersiapkan diri dengan memahami isi substansi kluster
ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga dapat memberikan pemahaman yang
utuh kepada masyarakat, terutama masyarakat industri," ucapnya.
Sementara Sesditjen PHI dan Jamsos, Adriani, mengemukakan sejumlah urgensi UU Cipta Kerja.
Di antaranya UU Cipta Kerja bertujuan untul merespon dinamika ekonomi global secara cepat
dan tepat.
"Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat," kata Adriani.
UU Cipta Kerja juga disebutnya ditujukan untuk untuk memanfaatkan bonus demografi agar
dapat keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah.
Dengan target peningkatan investasi sebesar 6,6 hingga 7 persen, diharapkan dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7 hingga 6 persen. Ia menambahkan, UU Cipta Kerja juga
untuk menciptakan lapangan kerja baru melalui peningkatan investasi, dengan tetap
meningkatkan perlindungan bagi pekerja/buruh.
Sosialisasi ini dihadiri Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi seluruh Indonesia.
Kemudian Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan provinsi di
seluruh Indonesia; dan Pejabat Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja di seluruh
Indonesia.
61
