Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2020

Jakarta Barat, Selasa (17/11), kepada pengawas dan stakeholder mitra pengawas
ketenagakerjaan guna memiliki pemahaman yang sama.
Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang, mengatakan UU Cipta Kerja telah mengubah,
menghapus, atau menetapkan pengaturan baru terhadap beberapa ketentuan yang telah berlaku
dan ada saat ini, meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Undang-
Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; dan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Ia menambahkan perubahan ketentuan ketenagakerjaan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja
akan memengaruhi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi agar terdapat pemahaman yang sama, baik di internal
pengawasan ketenagakerjaan, maupun stakeholder mitra pengawas ketenagakerjaan, dalam
melaksanakan fungsi pengawasan ketenagakerjaan. Sehingga fungsi pengawasan
ketenagakerjaan dapat berjalan dengan baik, meskipun belum terdapat peraturan pelaksananya.

"Keberhasilan kegiatan pengawas ketenagakerjaan di dalam mengawasi dan menegakkan
pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di perusahaan, tidak terlepas dari
peran stakeholder mitra pengawas ketenagakerjaan," kata Haiyani.
Selain pengawas ketenagakerjaan, sambungnya, mitra tersebut merupakan pihak yang
berhubungan langsung dengan perusahaan, pengusaha, maupun pekerja/buruh. Mereka
menjadi pihak pertama yang akan menjadi tempat konsultasi dan penasehatan teknis terkait
permasalahan ketenagakerjaan, tidak terkecuali substansi yang terdapat dalam UU Cipta kerja,
terutama kluster ketenagakerjaan.

"Oleh karena itu, perlu mempersiapkan diri dengan memahami isi substansi kluster
ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga dapat memberikan pemahaman yang
utuh kepada masyarakat, terutama masyarakat industri," ucapnya.

Sementara Sesditjen PHI dan Jamsos, Adriani, mengemukakan sejumlah urgensi UU Cipta Kerja.
Di antaranya UU Cipta Kerja bertujuan untul merespon dinamika ekonomi global secara cepat
dan tepat.
"Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat," kata Adriani.

UU Cipta Kerja juga disebutnya ditujukan untuk untuk memanfaatkan bonus demografi agar
dapat keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Dengan target peningkatan
investasi sebesar 6,6 hingga 7 persen, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi
mencapai 5,7 hingga 6 persen.

Ia menambahkan, UU Cipta Kerja juga untuk menciptakan lapangan kerja baru melalui
peningkatan investasi, dengan tetap meningkatkan perlindungan bagi pekerja/buruh.

Sosialisasi ini dihadiri Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi seluruh Indonesia; Pejabat Struktural dan Pejabat
Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan provinsi di seluruh Indonesia; dan Pejabat Fungsional
Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja di seluruh Indonesia.

66