Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2020
P. 96
Judul Kemnaker Sosialisasi UU Cipta Kerja ke Pengawas dan Mitra
Ketenagakerjaan
Nama Media tempo.co
Newstrend Sosialisasi Omnibus Law Kluster Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://nasional.tempo.co/read/1406254/kemnaker-sosialisasi-uu-cipta-
kerja-ke-pengawas-dan-mitra-ketenagakerjaan
Jurnalis Tempo.co
Tanggal 2020-11-17 18:41:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Haiyani Rumondang (Dirjen Binwasnaker) Meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional; Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial; dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia
positive - Haiyani Rumondang (Dirjen Binwasnaker) Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi
agar terdapat pemahaman yang sama, baik di internal pengawasan ketenagakerjaan, maupun
stakeholder mitra pengawas ketenagakerjaan, dalam melaksanakan fungsi pengawasan
ketenagakerjaan. Sehingga fungsi pengawasan ketenagakerjaan dapat berjalan dengan baik,
meskipun belum terdapat peraturan pelaksanaannya
positive - Haiyani Rumondang (Dirjen Binwasnaker) Keberhasilan kegiatan pengawas
ketenagakerjaan di dalam mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-
undangan ketenagakerjaan di perusahaan, tidak terlepas dari peran stakeholder mitra pengawas
ketenagakerjaan
positive - Haiyani Rumondang (Dirjen Binwasnaker) Oleh karena itu, perlu mempersiapkan diri
dengan memahami isi substansi kluster ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga
dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat, terutama masyarakat industri
neutral - Adriani (Sesditjen PHI dan Jamsos) Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi
Indonesia akan melambat
positive - Adriani (Sesditjen PHI dan Jamsos) UU Cipta Kerja juga untuk menciptakan lapangan
kerja baru melalui peningkatan investasi, dengan tetap meningkatkan perlindungan bagi
pekerja/buruh
95
